Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi Demokrat di DPR Lakukan Rotasi

Kompas.com - 06/12/2013, 15:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Desas-desus adanya rotasi yang terjadi di tubuh Fraksi Partai Demokrat akhirnya menjadi nyata. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, partainya sedang mengatur komposisi baru keanggotaan di berbagai komisi di Dewan Perwakilan Rakyat.

"Perpindahan komisi ini berdasarkan permintaan dan kebutuhan fraksi. Sudah banyak yang minta dipindah," ujar Nurhayati di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/12/2013).

Nurhayati mengatakan, saat ini perpindahan itu belum dilakukan. Tetapi, ia memastikan bahwa rotasi dilakukan dengan prinsip keadilan.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsha menuturkan, rotasi akan dilakukan untuk posisi anggota Komisi. Sementara posisi pimpinan komisi tak akan diubah. Riefky pun memastikan bahwa posisi Sutan Bhatoegana sebagai Ketua Komisi VII tetap aman.

"Tidak ada perubahan untuk Sutan, aman. Yang dirotasi hanya anggota, bukan pimpinan," imbuhnya.

Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa Sutan akan dirotasi lantaran disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi SKK Migas. Sutan disebut mantan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini menerima tunjangan hari raya (THR).

Selain kabar pergeseran Sutan, juga sempat beredar kabar soal pergeseran Gede Pasek Suardika dan Saan Mustopa yang dikenal dekat dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Namun, hal ini dibantah oleh Riefky.

"Belum. Yang pasti pertimbangan rotasi dilakukan atas permintaan anggota sendiri dan penugasan dari partai untuk penguatan komisi lain," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com