Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diduga Berkelahi, M Natsir-Irgan Terancam Dipanggil BK

Kompas.com - 05/12/2013, 21:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan untuk memanggil Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Irgan Chairul Mahfidz dan kakak dari Muhammad Nazaruddin, M Nasir, yang juga anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat. Kedua politisi itu dikabarkan terlibat dalam perkelahian.

Anggota BK dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Alimin Abdullah, mengatakan, BK bisa saja memanggil Irgan dan Nasir karena sudah menjadi pemberitaan. "Kalau sudah menjadi berita, dan kami sudah mendengar, bisa kami panggil," ucap Alimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Alimin mengatakan, pemanggilan terhadap Nasir dan Irgan akan menunggu keputusan rapat BK pekan depan. Saat ini, kata Alimin, BK mencatat seluruh pemberitaan yang ada. Nantinya, pemberitaan itu akan disaring untuk memperoleh aspek kebenarannya.

"Setelah diyakini itu memang ada, baru nanti BK yang memanggil. Nanti akan dipanggil saksi dan yang bersangkutan. Kami hanya meneliti dari aspek etikanya saja," kata Alimin.

Sebelumnya, Irgan dan Nasir dikabarkan terlibat perkelahian di ruang pimpinan Komisi IX pada Senin (2/12/2013) lalu. Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning yang ada di lokasi itu mengatakan, keduanya saling bentak, dan sempat terjadi aksi tarik-menarik.

Menanggapi informasi itu, Irgan membantahnya. Ia menegaskan, informasi tentang keributan itu tidak benar dan berbeda dengan kondisi yang terjadi. Irgan menjelaskan, ia dan M Nasir terlibat suatu perbincangan di ruang pimpinan Komisi IX DPR. Menurut Irgan, ada pihak yang salah tafsir karena perbincangannya dengan Nasir menggunakan suara yang tinggi. Irgan dan Nasir sama-sama berasal dari Sumatera Utara.

"Tidak ada insiden, tidak ada masalah, tidak ada sebab apa-apa juga. Tidak ada kontak fisik, informasi itu salah," ujarnya.

Meski demikian, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar tak akan tinggal diam dan menelusuri informasi tersebut. Bila diperlukan, menurut Hasrul, pihaknya akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Sementara itu, Fraksi Demokrat belum menentukan sikap terkait kabar keributan salah satu anggota fraksinya. Nasir sendiri belum berhasil dikonfirmasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com