Wakapolri: Belum Ada Peraturan Kapolri soal Jilbab

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno mengatakan, penggunaan jilbab bagi anggota polisi wanita (polwan) baru bisa dilakukan sampai diterbitkan Peraturan Kepala Polri yang mengatur penggunaan jilbab. Tanpa ada Peraturan Kapolri, kata dia, penggunaan jilbab tidak diperbolehkan.

"Kalau mau pakai jilbab, dasarnya dari mana? Peraturan Kapolri belum ada," kata Oegroseno, di sela-sela acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2013, di Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Oegroseno mengatakan, jajaran Polri diatur hingga pakaian. Ia memberi contoh kancing dan benang untuk menjahit kancing tidak boleh berwarna hitam. Serat baju juga diatur. Pengaturan itu sama seperti pengaturan penggunaan senjata api bagi petugas.

"Kami sudah imbau ditunda dulu (penggunaan jilbab). Kalau enggak diatur negara, siapa yang atur," kata Oegroseno.

Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman beralasan, penundaan penggunaan jilbab bagi polwan karena belum ada keseragaman terkait jilbab yang digunakan. Warna jilbab yang digunakan bermacam-macam.

Para polwan di daerah langsung menggunakan jilbab pasca-pernyataan lisan Sutarman yang mengizinkan penggunaan jilbab. Belakangan, Polri mengirimkan telegram kepada seluruh kepolisian agar penggunaan jilbab ditunda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.