Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Jengah dengan Elite Wajah Lama

Kompas.com - 01/12/2013, 17:18 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat pemilih nasional dinilai jengah dan tak lagi percaya pada elite politik lama. Tokoh-tokoh baru diprediksi akan mendulang keuntungan jika maju sebagai calon presiden di 2014.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi menjelaskan, kejemuan masyarakat pemilih pada elite lama tercermin pada warga yang masuk dalam kategori kerah putih, yakni, masyarakat kota yang relatif mengakses berita di media secara teratur memiliki latar belakang demografi yang baik, berpendidikan, dan bekerja di sektor yang bertumpu pada pengetahuan dan skill.

"Pemilih sekarang mendambakan presiden yang bisa dipercaya atau jujur, dan cenderung tidak memilih elite lama seperti Megawati, Prabowo, atau Aburizal Bakrie," kata Burhanudin, di Kantor Indikator Politik, Jakarta, Minggu (1/12/2013).

Yang lebih menarik, kata Burhanudin, masyarakat pemilih yang bosan dengan wajah lama umumnya berasal dari kalangan usia di bawah 40 tahun. Kalangan tersebut merupakan mayoritas pemilih dari masyarakat pemilih nasional.

Menurutnya, gejala tersebut sesuai dengan berbagai studi di dunia bahwa kelas menengah yang terpelajar, memiliki pendapatan lebih baik dan generasi lebih muda merupakan motor bagi perubahan dan pembaruan politik. Masyarakat di kelas ini yang cenderung kritis dan tidak percaya pada elite lama, serta menaruh harapan dan kepercayaan pada elite baru.

"Maka perlu pergantian elite lama dengan elite baru. Elite yang lebih bisa dipercaya adalah pesan jelas dari rakyat kepada elite politik di negeri ini," pungkasnya.

Indikator Politik juga telah menyampaikan hasil survei yang menunjukkan pemilih di Indonesia lebih suka memberikan suaranya untuk calon pemimpin yang jujur dan amanah. Kejujuran dianggap menjadi modal paling penting mengalahkan kemampuan bersikap tegas dan pintar yang dimiliki oleh calon pemimpinnya.

Dari survei tersebut, sebanyak 51 persen populasi calon pemilih menunjuk kualitas personal yang jujur dan amanah sebagai modal yang paling utama yang harus dimiliki calon pemimpin. Selain jujur, modal selanjutnya adalah mampu berempati (24 persen), mampu memimpin (12 persen), tegas (7 persen), berwibawa (3 persen), dan pintar (1 persen).

Survei ini dilakukan Indikator Politik dengan populasi survei warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 atau lebih, dan atau telah menikah. Jumlah sampel sebanyak 1.200 dan berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Responden dipilih secara random.

Quality control ini dilakukan random pada 20 persen total sampel dengan metode spot check. Survei ini diklaim memiliki margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Waktu wawancara dilakukan 10-20 Oktober 2013. Survei ini dibiayai oleh Surat Kabar Sinar Harapan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan DKI di Rorotan, KPK Cegah 10 Orang

Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan DKI di Rorotan, KPK Cegah 10 Orang

Nasional
Pantau Pelaksanaan Haji, Wakil Ketua DPR Soroti Transportasi dan Layanan Ramah Lansia

Pantau Pelaksanaan Haji, Wakil Ketua DPR Soroti Transportasi dan Layanan Ramah Lansia

Nasional
Ribuan Jemaah Haji Belum Dapat Kartu Nusuk, Komisi VIII Minta Kemenag Segera Selesaikan Distribusi

Ribuan Jemaah Haji Belum Dapat Kartu Nusuk, Komisi VIII Minta Kemenag Segera Selesaikan Distribusi

Nasional
Ketua Majelis Hakim Kasus Ferdy Sambo, Wahyu Iman Sontoso Jadi Ketua PN Bandung

Ketua Majelis Hakim Kasus Ferdy Sambo, Wahyu Iman Sontoso Jadi Ketua PN Bandung

Nasional
Soroti Subsidi Rp 32 T Sekolah Kedinasan, DPR: Belum Tentu Diserap Kementerian

Soroti Subsidi Rp 32 T Sekolah Kedinasan, DPR: Belum Tentu Diserap Kementerian

Nasional
Polri Musnahkan Barang Bukti dari Pabrik Narkoba Milik 3 WNA di Bali

Polri Musnahkan Barang Bukti dari Pabrik Narkoba Milik 3 WNA di Bali

Nasional
BPDPKS Promosikan UMKM Sawit kepada Dekranasda Se-Indonesia

BPDPKS Promosikan UMKM Sawit kepada Dekranasda Se-Indonesia

Nasional
Hasto Protes Tak Didampingi Pengacara Saat Diperiksa, KPK: Apa Fungsinya di Situ?

Hasto Protes Tak Didampingi Pengacara Saat Diperiksa, KPK: Apa Fungsinya di Situ?

Nasional
Pertamina Raih Laba Bersih hingga Rp 72 Triliun pada 2023

Pertamina Raih Laba Bersih hingga Rp 72 Triliun pada 2023

Nasional
BPDPKS bersama Ditjenbun dan IPB Gelar Pelatihan Teknis Budi Daya di Sumut, Diikuti 75 Petani Sawit

BPDPKS bersama Ditjenbun dan IPB Gelar Pelatihan Teknis Budi Daya di Sumut, Diikuti 75 Petani Sawit

Nasional
KPK Bantah Janjikan Harun Masiku Tertangkap Seminggu

KPK Bantah Janjikan Harun Masiku Tertangkap Seminggu

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Surat Perintah Penyitaan Ponsel Hasto Sudah Benar

Pimpinan KPK Sebut Surat Perintah Penyitaan Ponsel Hasto Sudah Benar

Nasional
Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Nasional
Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Nasional
8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com