Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Survei: Jokowi Figur Capres Jujur dan Bisa Memimpin

Kompas.com - 01/12/2013, 15:24 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Joko Widodo dianggap sebagai figur bakal calon presiden yang paling jujur dan bisa dipercaya. Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan Indikator Politik baru-baru ini.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta itu memiliki dua kriteria yang dianggap paling penting di mata masyarakat pemilih, yakni jujur dan mampu memimpin. Dari survei yang dilakukan, secara spontan (tanpa diberi pilihan jawaban) 20 persen responden survei memilih Jokowi sebagai tokoh yang jujur dan bisa dipercaya, serta 21 persen responden menyatakan Jokowi sebagai figur yang mampu memimpin.

"Jokowi dipilih dalam hubungannya dengan persepsi bahwa ia seorang yang bisa dipercaya atau jujur, perhatian pada rakyat, dan mampu memimpin," kata Burhanudin, di Kantor Indikator Politik, Jakarta, Minggu (1/12/2013).

Secara spontan, responden survei juga menganggap figur lainnya jujur, yaitu Prabowo Subianto (6 persen), Aburizal Bakrie (6 persen), Wiranto (4 persen), dan Megawati Soekarnoputri (3 persen). Dalam kategori ini, 54 persen responden menyatakan tidak tahu.

Sementara untuk kategori kemampuan memimpin, di bawah Jokowi ada Aburizal Bakrie (9 persen), Prabowo Subianto (8 persen), Wiranto (6 persen), dan Megawati Soekarnoputri (1 persen). Dalam kategori ini, 43 persen responden mengaku tidak tahu.

Sama halnya saat survei dilakukan semi terbuka (dengan pilihan jawaban), nama Jokowi juga tetap di posisi teratas sebagai figur bakal calon presiden yang dianggap paling jujur atau bisa dipercaya (39 persen), dan perhatian pada rakyat (33 persen).

Untuk kemampuan memimpin, sebanyak 36 persen responden juga memilih Jokowi dibanding dengan tokoh lainnya. Nama-nama seperti Aburizal Bakrie hanya ada di posisi kedua, disusul Prabowo Subianto, Wiranto, dan Megawati Soekarnoputri.

"Jokowi unggul jauh di atas calon senior karena diasosiasikan dengan kriteris calon presiden paling penting di mata rakyat. Kualitas-kualitas itu (jujur) rendah untuk calon-calon lainnya," ujar Burhanudin.

Indikator politik juga membeberkan bahwa masyarakat pemilih di Indonesia lebih suka memberikan suaranya untuk calon pemimpin yang jujur dan amanah. Kejujuran dianggap menjadi modal paling penting mengalahkan kemampuan bersikap tegas dan pintar yang dimiliki oleh calon pemimpinnya.

Dari hasil survei yang dilakukan, sebanyak 51 persen populasi calon pemilih menunjuk kualitas personal yang jujur dan amanah sebagai modal yang paling utama yang harus dimiliki calon pemimpin. Selain jujur, modal selanjutnya adalah mampu berempati (24 persen), mampu memimpin (12 persen), tegas (7 persen), berwibawa (3 persen), dan pintar (1 persen).

Burhanudin meyakini, calon presiden yang akan keluar sebagai pemenang di 2014 adalah calon yang memiliki kriteria jujur dan mampu berempati. Survei ini dilakukan Indikator Politik dengan populasi survei warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 atau lebih, dan atau telah menikah.

Jumlah sampel sebanyak 1.200 dan berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Responden dipilih secara random. Quality control dilakukan random pada 20 persen total sampel dengan metode spot check.

Survei ini diklaim memiliki margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Waktu wawancara dilakukan 10-20 Oktober 2013. Survei ini dibiayai oleh Surat Kabar Sinar Harapan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com