Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penghentian Kerja Sama Militer dengan Australia Tak Rugikan Indonesia

Kompas.com - 28/11/2013, 22:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Penghentian kerja sama bidang intelijen dan militer antara Indonesia dan Australia akan terus dilakukan sampai hubungan kedua negara ini membaik. Pemerintah Indonesia yakin penghentian kerja sama kedua negara ini tak akan merugikan Indonesia.

"Sama sekali tidak dirugikan," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro seusai rapat gabungan di Komisi I DPR, Kamis (28/11/2013).

Purnomo menjelaskan, saat ini kerja sama yang telah dihentikan adalah tukar-menukar data dan informasi intelijen. Selain itu, Purnomo mengungkapkan tiga latihan gabungan tentara Indonesia dan Australia dihentikan. Terakhir, pemerintah juga sudah menghentikan kerja sama dalam hal patroli laut di kawasan Selatan Jawa.

"Patroli tetap dilakukan, hanya masing-masing. Kita lakukan di kawasan armada timur, mereka di armada barat. Kalau latihan bersama kan diperlukan satu trust bersama antara kru kedua negara. Kalau tak ada trust, memang sebaiknya diberhentikan," ucap Purnomo.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menjelaskan, pemerintah fokus menjalankan enam road map yang masih dirahasiakan. Road map untuk mencegah terjadinya aksi penyadapan.

Terkait dengan hubungan Indonesia dan Australia, Marty menunggu iktikad dari Australia karena negara itu lebih punya kepentingan. "Sekarang semuanya ada di pundak Australia untuk pulihkan kembali rasa percaya sebagai akibat melakukan penyadapan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merinci sejumlah kerja sama dengan Australia yang langsung dihentikan sementara. Kerja sama yang dihentikan ialah kerja sama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen; kerja sama latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun latihan yang sifatnya gabungan; kerja sama coordinated military operation yang banyak fokus pada penyelesaian masalah penyelundupan manusia alias people smuggling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com