Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Kalau Tak Mogok Kerja, Aspirasi Dokter Tak Didengar

Kompas.com - 27/11/2013, 07:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi mogok kerja para dokter spesialis sebagai bentuk solidaritas kepada dokter Dewa Ayu dan teman-temannya dinilai sebagai tindakan wajar. Tanpa aksi mogok, aksi para dokter yang mempersoalkan vonis kasasi dari Mahkamah Agung itu tak akan didengar.

“Ini kan aksi solidaritas, mana bisa kami ini melarang. Sesama dokter tidak boleh saling menjatuhkan teman sejawat, jadi wajar. Kalau tak begini aparat hukum tak mendegar,” ujar Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf, di Jakarta, Rabu (27/11/2013) pagi. Namun, dia meminta para dokter tetap mengutamakan para pasien gawat darurat dan rawat inap sekalipun sedang menggelar aksi solidaritas.

Meski ada kegiatan solidaritas, ujar Nova, pelayanan kesehatan untuk publik tetap harus diutamakan. Dia mengatakan, Komisi IX DPR juga sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), serta perwakilan Kementerian Kesehatan.

Hasilnya, kata Nova, komisi yang membidangi kesehatan ini mendukung tindakan Menteri Kesehatan yang mengirimkan surat permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman untuk dokter Ayu dan dua dokter lain dalam perkara ini. Dia pun mengatakan, Komisi IX DPR mendukung upaya pengajuan peninjauan kembali (PK) untuk kasus tersebut.

Komisi IX DPR, papar Nova, juga mengagendakan rapat gabungan dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, terkait perkara dokter Ayu dan kawan-kawan. "Kami sedang menunggu jawaban dari pimpinan DPR kapan dijadwalkan," ujar dia.

Nova mengatakan, Komisi IX DPR ingin tahu apakah penangguhan hukuman yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan dimungkinkan untuk dipenuhi. "Kalau penahanan dokter ini dilakukan akan lucu karena logika hukumnya berbeda," ujar dia.

Bila acuannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebut Nova, para dokter ini dijerat dengan pasal pembunuhan. Sementara itu, dalam UU Kedokteran diatur soal tindakan darurat dengan efek tak terhindarkan, yang tak berimplikasi pidana.

Seperti diberitakan, dokter Ayu dan dokter Hendry Simanjuntak dijemput Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado dari tempat tugas mereka masing-masing, menyusul vonis kasasi atas perkara pada 2010 itu. Satu dokter lagi masih dicari keberadaannya.

Di Pengadilan Negeri Manado ketiga dokter divonis bebas. Namun, MA mengabulkan kasasi jaksa, menvonis ketiga dokter dengan 10 bulan penjara. Saat hendak dieksekusi pada 2012, ketiga dokter tidak diketahui keberadaannya.

Hampir setahun masuk dalam daftar pencarian orang, kini dua dokter tersebut ditangkap. Buntut dari penahanan dokter Ayu dan dokter Hendry, kecaman datang dari berbagai organisasi kedokteran yang dikomandoi Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

IDI pun menyerukan aksi solidaritas dokter kandungan untuk melakukan aksi mogok kerja pada Rabu (27/11/2013). Aksi ini merupakan protes atas kriminalisasi profesi dokter merujuk pada kasus dokter Ayu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com