Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kader Golkar Diminta Tak Bicara Pergantian Ketum

Kompas.com - 26/11/2013, 17:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily meluruskan pernyataannya perihal suksesi pergantian Ketua Umum Partai Golkar. Ia mengatakan, agenda partai mendatang lebih memfokuskan pada konsolidasi untuk pemenangan Pemilu 2014.

"Sekarang kami fokus Pileg 2014. Kita jangan munculkan wacana itu (suksesi pergantian Ketum)," ujar Ace di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Ace mengatakan, hal tersebut sesuai dengan kesepakatan Rapat Pimpinan nasional V Partai Golkar. Menurutnya, seluruh upaya yang mengganggu dan bisa membuat friksi-fraksi di dalam partai seharusnya dihentikan.

"Termasuk wacana percepatan Munas 2015," ujarnya.

Sebelumnya, dalam sesi wawancara dengan wartawan, Ace menjelaskan soal wacana suksesi pergantian Ketua Umum Golkar. Ketika itu, Ace mengatakan, jika elektabilitas Golkar jeblok, bisa saja digulirkan wacana mempercepat musyawarah nasional (munas) untuk mengganti Ketua Umum.

"Sekarang kami abaikan dulu secara resmi karena ini tergantung pileg. Kalau Golkar jeblok, misalnya suaranya di bawah 20 persen, maka munas diwacanakan untuk dipercepat karena terkait evaluasi kepemimpinan partai," kata Ace di Jakarta, Senin (25/11/2013).

Terkait pernyataannya itu, Ace mengungkapkan dirinya tidak bermaksud menggoyang posisi Aburizal Bakrie alias Ical. Menurut Ace, seharusnya kader lebih fokus memenangkan Pileg 2014. "Kami tidak mau berandai-andai. Kalau menang, tidak akan menjadi jeblok," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Nasional
Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Nasional
Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Nasional
Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Nasional
Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Nasional
Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Nasional
Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Nasional
Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Nasional
Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Nasional
PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

Nasional
Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com