Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boediono Merasa Terhormat Tangani Century

Kompas.com - 23/11/2013, 21:13 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, mengaku merasa terhormat dapat menangani masalah yang menimpa Bank Century. Menurutnya, penyelamatan bank itu turut menyelamatkan Indonesia dari ancaman krisis global yang terjadi tahun 2008.

Boediono menjelaskan, keputusan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dari Bank Indonesia kepada Bank Century tidak dapat terelakkan mengingat situasi saat itu sudah mengancam perekonomian Indonesia. Pada situasi demikian, Dewan Gubernur Bank Indonesia berkesimpulan jika ada banyak bank yang gagal kliring atau menyelesaikan kewajibannya, itu akan sangat berisiko besar memicu krisis pada industri perbankan secara keseluruhan.

"Ketika Bank Century gagal, Dewan Gubernur mengambil kebijakan memberikan FPJP. Ini adalah satu-satunya instrumen yang dimungkinkan pada saat itu," kata Boediono saat menggelar jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (23/11/2013) malam.

Boediono melanjutkan, pemberian FPJP merupakan wewenang penuh Bank Indonesia dan pengaturannya melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Berdasarkan Undang-Undang, Bank Indonesia berwenang penuh menetapkan atau mengubah PBI untuk menyalurkan FPJP.

"Kita tahu, kondisi Bank Century ternyata tetap memburuk sehingga membutuhkan langkah penyelamatan lebih lanjut melalui Penyertaan Modal Sementara (PMS) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," ujar Boediono.

Dalam pemberian PMS, Boediono yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, bertindak dan membuat keputusan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai Ketua Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK).

"Itu suatu tindakan yang mulia untuk menangani krisis. Mengenai evaluasi, penilaian dan sebagainya kita serahkan pada siapapun, tapi saya pribadi sangat terhormat melakukan peran pada waktu itu," katanya.

Sebelumnya, Boediono mengaku diperiksa penyidik KPK lebih dari tujuh jam di Kantor Wakil Presiden. Dalam kesempatan itu para penyidik banyak menanyakan terkait keputusan Boediono, sebagai Gubernur Bank Indonesia saat itu, memberikan FPJP pada Bank Century.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP kemarin mengatakan keterangan yang perlu dikonfirmasi oleh penyidik kepada Boediono adalah dalam konteks yang bersangkutan merupakan Gubernur Bank Indonesia saat keputusan pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com