Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Sebaiknya Pendamping Ical dari Luar Golkar"

Kompas.com - 22/11/2013, 23:55 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono meminta Golkar mengambil figur eksternal untuk diusung menjadi pendamping Aburizal "Ical" Bakrie dalam Pemilihan Umum Presiden 2014. Menurut Agung, figur dari luar Golkar akan memperkuat Ical dalam pertarungan politik itu.

"Tidak pas dari dalam, harus dari luar, pasangan (capres dan cawapres) harus saling memperkuat," kata Agung seusai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V Partai Golkar, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (22/11/2013) malam.

Agung mengatakan, Golkar akan sukses mengusung calon presiden dan calon wakil presiden dari internal jika sukses meraih 50 persen suara nasional. "(Tapi) itu enggak mungkin, makanya kami harus koalisi. Kalau ideologi, tidak banyak berbeda (dengan parpol lain)," ujar dia.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini mengatakan, sejak 2010 dia sudah didorong untuk maju menjadi calon wakil presiden dari partainya. Namun, sampai saat ini dia mengaku belum mau menanggapi dorongan itu. Alasannya, selain berpendapat posisi tersebut sebaiknya diisi figur dari luar Partai Golkar, keputusan itu pun lebih baik diambil setelah pemilu legislatif.

Rapimnas V Partai Golkar mulai menampung dan membahas usul figur yang akan menjadi pendamping Ical. Jika tak berubah, pembahasan topik ini diagendakan berlangsung pada hari kedua rapimnas, Sabtu (23/11/2013).

Nama-nama figur yang akan menjadi bakal calon pendamping Ical di Pemilihan Umum Presiden 2014 mulai bergulir pula. Sejumlah nama sudah muncul, antara lain anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, mantan Ketua MK Mahfud MD, Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan politisi PKB Khofifah Indar Parawansa.

Dalam sebuah kesempatan, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyampaikan disebut juga usulan meminang Panglima TNI Jenderal Moeldoko sebagai pendamping Ical. Namun, Akbar mengimbau keputusan tentang calon pendamping Ical diambil setelah pemilu legislatif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com