Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novel John Grisham dan Pesta Demokrasi

Kompas.com - 22/11/2013, 12:29 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

KOMPAS.com — Muak dengan politik? Menganggap pemilu hanya kepentingan para calon untuk mendapatkan kursi empuk jabatan idaman? Berpendapat bahwa pemilu tak ada urusan dengan kita yang setiap hari berjibaku di jalanan dan tempat kerja untuk sekadar bisa makan?

Maka, paling tidak bacalah novel The Appeal karya John Grisham. Tidak, novel ini tak bertele-tele bicara soal pemilu dan jabatan politik yang diperebutkan.

Alih-alih bercerita soal pesta demokrasi sebatas pemilu sebagaimana yang dipahami sebagian besar dari kita, The Appeal menjalin cerita dari sebuah kasus hukum pencemaran lingkungan.

Awal cerita

Adalah sebuah perusahaan kimia multinasional, yang membayar murah para pekerja di suatu wilayah dan membuang limbah langsung ke tanah, kalah di pengadilan negara bagian dengan hukuman denda total mencapai 41 juta dollar AS. Dalam rupiah, kalau pakai kurs hari ini, denda itu setara sekitar Rp 450 miliar.

Perusahaan tersebut dituduh menjadi penyebab tercemarnya air di seluruh wilayah tersebut, yang memicu beragam penyakit, termasuk kanker ganas. Bukan satu atau dua warga yang menderita penyakit itu, karena angka kasusnya adalah 15 kali angka rata-rata penderita kanker se-Amerika Serikat.

Singkat cerita, perusahaan kimia itu pun mengajukan banding. Tunggu dulu, jangan cepat-cepat bosan. Bukan denda itu yang membuat si pemilik perusahaan kalap. Dampak ikutannya yang membuat dia kemudian "memanfaatkan habis-habisan" sistem demokrasi untuk keuntungannya.

Kalah gugatan langsung berdampak pada kerugian senilai 1 miliar dollar AS pada perusahaan tersebut, kira-kira lebih dari Rp 11 triliun, hanya dalam waktu satu hari. Kerugian dari anjloknya harga saham.

Penurunan harga saham pun berlanjut dari waktu ke waktu. Harga saham yang semula di atas 30 dollar AS, dalam hitungan pekan anjlok sampai di bawah 10 dollar AS per lembar.

Dana kampanye, pencitraan, penokohan, dan kenaifan

Kasus perusahaan kimia melawan warga negara itu kebetulan bersamaan waktunya dengan habisnya periode masa jabatan hakim agung negara bagian federal.

Kebetulan pula, hakim agung yang bakal habis periode jabatannya dan harus ikut pemilihan untuk bisa jadi hakim agung lagi adalah sosok moderat yang selama ini dikenal sangat teliti dan rasional menelaah kasus banding.

Maka, langkah pertama pemilik perusahaan kimia tersebut adalah merekrut perusahaan konsultan pemenangan pemilu, dengan kesepakatan ongkos 8 juta dollar AS.

Tujuan kerja sama ini, tak ada satu sen pun uang perusahaan harus keluar untuk membayar denda dan setiap sen yang hilang dari jatuhnya saham harus kembali, bahkan kalau bisa berlipat.

Syarat kesepakatan dengan konsultan tersebut cuma satu, yakni tak sekali pun nama perusahaan kimia muncul terkait dengan apa pun yang dilakukan untuk mengalahkan hakim moderat. Tak ada catatan di sumbangan dana kampanye maupun segala isi materi kampanye.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com