Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK akan Penuhi Panggilan KPK

Kompas.com - 20/11/2013, 21:38 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pada Kamis (20/11/2013). Kalla yang biasa disapa JK itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

"Datang untuk memberi kesaksian untuk Budi Mulya," kata Juru Bicara JK, Husain Abdullah, melalui pesan singkat, Rabu (20/11/2013).

Menurut Husain, panggilan pemeriksaan KPK diterima JK pada Selasa (19/11/2013) di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Rencananya, kata Husain, JK akan memenuh panggilan KPK sekitar pukul 14.00 WIB. Saat ini JK masih berada di Yogyakarta menyampaikan Orasi pada Dialog Kebangsaan dalam Pentas Budaya Nasional yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Jogyakarta.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa JK akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya. Ketua Palang Merah Indonesia ini akan diperiksa karena dianggap tahu seputar pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang dilakukan ketika JK menjabat wapres. Kalla pernah diminta keterangan terkait penyelidikan Century sekitar Januari 2011.

Saat memberikan keterangan di depan Tim Pengawas Bank Century di Parlemen pada September 2012, Kalla mengatakan, pengucuran dana talangan untuk Bank Century merupakan "operasi senyap".

Kalla mengatakan, pada rentang 13 sampai 25 Oktober 2008, dia menjadi presiden ad interim selama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada di luar negeri. Namun, selama rentang waktu itu, dia tidak mengetahui ada pembahasan soal pembahasan kucuran dana talangan untuk Bank Century.

Dalam kasus dugaan korupsi terkait Bank Century, KPK menetapkan mantan Deputi Gubernur Senior BI Budi Mulya sebagai tersangka. Dia diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara. Pada Jumat (15/11/2013), KPK menahan Budi di Rutan KPK.

Seusai penahanan, Abraham Samad mengatakan bahwa KPK tidak berhenti mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus Century. Persidangan Budi, kata dia, akan mengungkap ke mana arah kasus Bank Century ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com