Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tifatul Minta ITU Perhatikan Penyadapan Ilegal

Kompas.com - 18/11/2013, 17:04 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring meminta International Telecommunication Union (ITU), badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, memperhatikan kasus-kasus penyadapan ilegal melalui jaringan telekomunikasi. Hal itu dikatakan Tifatul dalam pertemuan Connect Asia Pacific 2013 di Bangkok, Thailand, Senin (18/11/2013).

"Izinkan saya mengingatkan kita semua akan tujuan dan capaian telekomunikasi dan ICT bahwa keuntungan saling percaya di antara kita sedang dipertaruhkan. Perang siber, perang spionase, dan kejahatan siber dapat merusak hubungan baik internasional. Mari bersama-sama kita tangani isu ini untuk kebaikan bersama," kata Tifatul dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin.

Acara Connect Asia Pacific 2013 diselenggarakan oleh ITU. Acara yang dibuka pagi tadi waktu setempat oleh PM Thailand Yingluck Shinawatra itu dihadiri oleh tujuh kepala negara, 20-an menteri ICT negara Asia Pasifik dan para stakeholder ICT.

Wakil Perdana Menteri Kamboja juga mengusulkan agar ITU bertindak sebagai polisi dunia telekomunikasi.

Seperti diberitakan, menurut laporan sejumlah media asing, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden SBY dan istrinya, Ani Yudhoyono, serta sejumlah menteri dalam kabinet SBY.

Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon selulernya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.

Berikut adalah daftar nama-nama pejabat itu yang telah diperoleh ABC dari Snowden:

1. Susilo Bambang Yudhoyono, jenis ponsel Nokia E90-1

2. Kristiani Herawati (Ani Yudhoyono), jenis ponsel Nokia E90-1

3. Boediono (Wakil Presiden), jenis ponsel Blacberry Bold (9000)

4. Jusuf Kalla (mantan Wakil Presiden), jenis ponsel Samsung SGH-Z370

5. Dino Pati Djalal (Juru Bicara Presiden Urusan Luar Negeri), jenis ponsel Blackberry Bold (9000)

6. Andi Mallarangeng (Juru Bicara Presiden Urusan Dalam negeri), jenis ponsel Nokia E71-1

7. Hatta Rajasa (Menteri Sekretaris Negara), jenis ponsel Nokia E90-1

8. Sri Mulyani Indrawati (Menko Ekonomi), jenis ponsel Nokia E90-1

9. Widodo Adi Sucipto (Menko Polkam), jenis ponsel Nokia E66-1

10. Sofyan Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika), jenis ponsel Nokia E90-1

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com