Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Tak Ingin Ikut Campur dalam Rapimnas Golkar

Kompas.com - 18/11/2013, 16:19 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengaku tidak ingin ikut campur dalam perdebatan dalam internal Partai Golkar, termasuk mengenai isu pencapresan. Menurutnya, partai berlambang pohon beringin tersebut sudah memutuskan Aburizal Bakrie atau Ical debagai calon presiden 2014 dari Partai Golkar.

"Golkar kan sudah memutuskan Ical (sebagai capres). Kita tidak ingin ikut serta dalam perdebatan itu," kata Jusuf Kalla di kantor pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta, Senin (18/11/2013).

Jusuf Kalla juga enggan menyoroti tingkat elektabilitas Ical yang cenderung stagnan. Menurutnya, masalah tersebut sepenuhnya menjadi urusan Partai Golkar. Meskipun dirinya masih tercatat sebagai anggota Galkar, ia mengaku tidak akan ikut dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas).

"Ah tidak tahu saya itu (munculnya evaluasi pencapresan Ical). Itu urusan rapimnas. Saya tidak tahu," kilahnya.

Terkait dengan menguatnya friksi di dalam internal Partai Golkar, Jusuf Kalla melihat hal itu sebagai sesuatu yang biasa dalam politik sejak era reformasi. Ia menyatakan rapimnas yang selalu rutin digelar setiap tahun tersebut lebih dinamis karena berkaitan dengan pemilu 2014.

Ia juga menampik keberadaan rekan-rekan sekubunya dalam partai Golkar sebagai bagian dari keterlibatannya dalam dinamika internal.

"Dia teman-teman saya tapi tak ada hubungannya dengan saya. Cuma sebagai personal, urusan partai (menjadi) urusan masing-masing," ujarnya.

Seperti diketahui, Rapimnas Golkar yang digelar pada November 2013 akan membahas sejumlah isu-isu politik terkini sekaligus mengevaluasi program internal Golkar. Selain itu, peserta rapimnas dipersilakan mengusulkan sejumlah nama untuk menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Ical. Usulan yang mencuat akan ditampung karena keputusan calon wakil presiden menjadi wewenang penuh Ical sebagai figur yang diusung pada 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com