Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB: Belum Ada Program Kemacetan Jokowi yang Konkret

Kompas.com - 15/11/2013, 03:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinilai belum punya program konkret untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Selama tak diiringi pembatasan jumlah kendaraan dan penyediaan angkutan umum yang memadai, apa pun program mengatasi kemacetan di Jakarta tak akan efektif.

"Sekarang (dengan) sterilisasi busway itu kan justru (jalanan) makin macet. Masyarakat tetap juga tidak mau atau tertarik naik transjakarta walau Jakarta makin macet belakangan ini," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far, saat dihubungi, Kamis (14/11/2013).

Menurut Marwan, fenomena ini memperlihatkan belum ada strategi konkret yang tepat sasaran untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Anggota Komisi V DPR yang membidangi masalah infrastruktur dan perhubungan ini berpendapat, sterilisasi tak efektif mendorong masyarakat berpindah ke angkutan umum karena fasilitasnya memang belum memadai.

Bus transjakarta yang diharapkan menjadi andalan transportasi umum di Jakarta pun, menurut Marwan, dirundung masalah keamanan dan kenyamanan. Karenanya, dia berpendapat, ancaman sanksi berat seberat apa pun tak akan efektif mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum.

Marwan berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mau kembali berunding dengan kepolisian soal sterilisasi busway ini. "Kalau memang macet sekali dan dalam kondisi tertentu, tidak apalah jalan itu dipakai kendaraan lain," ujar dia.

Argumentasi Marwan, lajur jalan yang dipakai untuk busway semula adalah badan jalan. "Sampai sekarang (badan jalan yang termakan busway) belum ada gantinya, sementara jumlah kendaraan bertambah," kata dia.

Lagi pula, imbuh Marwan, sterilisasi busway tidak diiringi dengan pembatasan kepemilikan mobil. Dalam konteks ini, dia meminta pemerintah pusat dan DKI Jakarta duduk bersama. "Kalau terus begini, saya lihat tidak ada program yang konkret untuk mengatasi kemacetan. Justru Jakarta makin macet," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com