Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Ali: Tak Semua Orang Besar Itu Populer

Kompas.com - 11/11/2013, 15:19 WIB
Indra Akuntono

Penulis


TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali tak mempermasalahkan rendahnya elektabilitas PPP yang ditunjukkan berbagai hasil survei dari sejumlah lembaga. Ia yakin, citra baik yang dimiliki PPP tidak sebanding dengan popularitasnya dan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap partainya dalam Pemilihan Umum 2014.

Elektabilitas PPP atau calon pemimpin yang diusungnya, kata Suryadharma, tidak akan disempitkan dengan ukuran popularitas hasil survei semata. Ia berpendapat, pemimpin yang disurvei belum tentu mengakar, dan pemimpin yang mengakar belum tentu masuk dalam sebuah survei.

"Seperti kata Buya Hamka, tidak semua orang besar itu populer, dan tidak semua yang populer itu orang besar," kata Suryadharma, saat memberikan orasi ilmiah dalam diskusi yang bertajuk "Lecture Series on Leadership in Politics", di depan ratusan mahasiswa FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin (11/11/2013).

Dalam kesempatan yang sama, Suryadharma juga menyampaikan bahwa Indonesia tengah mengalami suatu dilema. Ia menganggap demokrasi di Indonesia masih sebatas demokrasi prosedural dan belum sampai pada tatanan demokrasi yang substansial.

Dampaknya, menurut Suryadharma, partai-partai politik kini lebih banyak mencetak para politisi ketimbang mencetak seorang negarawan. Padahal menurutnya, untuk membangun bangsa yang tangguh di masa depan memerlukan banyak negarawan yang memiliki pemikiran kenegarawanan.

Berkaca pada fakta yang disampaikannya, Menteri Agama ini lalu mengajak seluruh umat Islam untuk memilih pemimpin yang paling baik. Dalam kriterianya, pemimpin yang baik adalah figur yang mampu menjaga kedaulatan hukum, memiliki visi kenegarawanan, berkepribadian sederhana, ikhlas, mementingkan kemaslahatan rakyat, dan pemimpin yang mencintai agama Islam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com