Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gamawan Fauzi dan Dino Patti Djalal Tokoh Paling Tak Pluralistis

Kompas.com - 10/11/2013, 14:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal dinilai sebagai tokoh politik yang paling tidak pluralistis.

Hal tersebut setidaknya tergambar dalam survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang dirilis Minggu (10/11/2013).

Direktur LPI Boni Hargens saat merilis hasil surveinya mengatakan, Gamawan menjadi tokoh yang paling tidak pluralistis karena komentar-komentarnya yang tidak mencerminkan pluralisme. Contohnya adalah ketika Gamawan berkomentar tentang pemindahtugasan Lurah Susan dan kerja sama Front Pembela Islam (FPI) dengan pemerintah daerah.

"Sementara Dino (dinilai paling tidak pluralistis) karena kata sikap dan kebijakannya yang kebarat baratan," lanjut Boni.

LPI membagi survei ini ke dalam dua kategori, yakni elite lama yang bergerak dalam politik lebih dari 10 tahun dan elite baru yang bergerak dalam politik kurang dari 10 tahun.

Hasilnya, dalam kategori elite lama, Gamawan berada pada urutan yang paling jeblok dengan nilai 2,92. Berada di atasnya adalah Menko Polhukam Djoko Suyanto (2,96), capres Konvensi Demokrat Hayono Isman (3,08), Menko Perekonomian Hatta Radjasa (3,04), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (3,49), dan capres Partai Golkar Aburizal Bakrie (3,55).

Sementara itu dalam kategori elite baru, Dino Patti Djalal berada di urutan buncit dengan nilai 3,09. Menyusul di atasnya Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (3,30), capres Konvensi Demokrat Gita Wiryawan (3,33), Pramono Edhie (3,42), serta pengusaha Chaerul Tanjung (3,52).

Untuk menentukan nilai pluralisme para tokoh ini, LPI menggunakan beberapa indikator, yakni memiliki wawasan keindonesiaan, bersikap moderat, membela hak minoritas, mengusahakan kebijakan pro pluralisme, tidak mencampuradukkan urusan agama dengan politik, dan tegas terhadap ormas radikal berjubah agama.

Survei dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan fokus pada opinion leader survey. Artinya, informan dibatasi pada kelompok masyarakat yang menjadi penentu opini publik seperti pakar, pimpinan media, wartawan, aktivis. dan tokoh masyarakat. Pandangan mereka digali melalui focus group discussion (FGD).

Pandangan-pandangan tersebut kemudian disederhanakan dengan pengukuran kuantitatif melalui metode penskoran dengan rentang 0-10.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com