Soal Penyadapan, Priyo Nilai Diplomasi Indonesia Terlalu Banyak Sopan Santun

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso menyesalkan langkah Pemerintah Indonesia yang dinilainya masih kurang tegas dalam menanggapi kabar penyadapan oleh Australia dan Amerika Serikat terhadap Indonesia. Priyo menilai sikap Pemerintah Indonesia justru terkesan lembek di tengah negara-negara lain bereaksi keras.

“Pemerintah kita memang sudah berikhtiar, tetapi masih kurang kalau dilihat ukurannya sebagai pemimpin negara yang berdaulat. Saya tidak tahu diplomasi kita terlalu lembek atau terlalu banyak sopan santun. Padahal harusnya tidak menurunkan derajat sikap tegas kita,” ujar Priyo di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2013), menyikapi info penyadapan terhadap Indonesia.

Menurut Priyo, penyadapan adalah hal yang sensitif karena menyangkut martabat bangsa. Pemerintah Indonesia, sebut politisi Partai Golkar itu, seharusnya tak perlu ragu mendesak Australia dan Amerika Serikat menjelaskan duduk perkara dengan sejujurnya.

“Kalau kita lihat, sampai hari ini belum ada penjelasan secara resmi yang membuat saya sebagai pimpinan DPR bertanya balik. Apa sebetulnya yang mereka cari?” ucap politisi Partai Golkar ini.

Priyo melihat cara yang digunakan Autralia dan Amerika Serikat dengan menyadap adalah cara yang tidak beretika. Menurutnya, kedua utusan dua negara itu sebenarnya bisa berkomunikasi dengan pejabat tinggi di Indonesia terkait informasi yang dibutuhkannya, kecuali rahasia negara yang memang dijaga kerahasiaanya.

“Sebagai pimpinan DPR saya sangat kecewa,” ujarnya.

Seperti diberitakan, badan intelijen AS diketahui menyadap komunikasi negara-negara sekutu mereka di Eropa. AS juga disebut menyadap komunikasi Pemerintah Indonesia. Australia juga diberitakan melakukan hal yang sama terhadap Indonesia.

Laporan terbaru yang diturunkan laman harian Sydney Morning Herald (www.smh.com.au)  menyebutkan, kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta turut menjadi lokasi penyadapan sinyal elektronik.

Pemerintah Indonesia telah meminta konfirmasi kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Australia mengenai penyadapan yang diduga telah dilakukan kedua negara tersebut terhadap Indonesia. Hasilnya, baik AS maupun Australia tidak membenarkan, juga tidak menyangkal.