Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berlatar Belakang Politisi, Hamdan Zoelva Punya PR Berat

Kompas.com - 01/11/2013, 17:43 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hakim konstitusi Hamdan Zoelva akhirnya terpilih melalui proses pemungutan suara sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru menggantikan Akil Mochtar. Hamdan yang pernah menjadi politisi Partai Bulan Bintang ini dinilai memiliki pekerjaan rumah yang berat untuk menjawab desakan masyarakat yang sebelumnya lebih menyukai ketua MK nonparpol.

"Ini akan menjadi pertaruhan bisa mengembalikan kepercayaan. Sebab, tadinya masyarakat mengharapkan ketua MK bukan berlatar politikus, tapi ternyata harapan masyarakat dijawab berbeda oleh hakim MK. Tugas berat bagi Hamdan Zoelva," ujar anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Hamdan, kata Martin, harus membuktikan bahwa orang parpol juga bisa menjadi ketua MK yang berintegritas. Martin melihat pemilihan Hamdan ini cukup menarik lantaran Hamdan adalah hakim konstitusi yang dipilih oleh Presiden sehingga jika Hamdan mengikuti jejak Akil yang kini ditahan KPK, Hamdan tak hanya mempermalukan MK, tetapi juga pemerintah.

Seperti diberitakan, Hamdan terpilih untuk menggantikan mantan Ketua MK Akil Mochtar. Pemilihan Hamdan dilakukan melalui proses pemungutan suara yang diikuti oleh delapan hakim konstitusi dan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal MK Janedri M Gaffar dan pegawai MK. Proses pemungutan suara dilakukan dua kali setelah tidak ada suara mayoritas.

Pada pemilihan kedua, Hamdan akhirnya terpilih oleh suara mayoritas sebagai Ketua MK mengalahkan hakim konstitusi lainnya, Arief Hidayat. Posisi Hamdan sebagai Wakil Ketua MK sebelumnya kini diisi oleh Arief.

Ketua MK sebelumnya, Akil Mochtar, akhirnya diganti setelah diberhentikan tidak hormat oleh Majelis Kehormatan Hakim MK. Pemberhentian ini dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Akil atas kasus dugaan suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten, serta dugaan tindak pidana pencucian uang.

Akil juga diduga sebagai pengguna narkotika dan obat terlarang setelah Badan Nasional Narkotika (BNN) mengumumkan hasil uji DNA miliknya identik dengan yang ditemukan di linting ganja di ruangan kantornya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com