Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Didesak Usut Tewasnya Bayi di Depan Loket RS

Kompas.com - 01/11/2013, 12:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan didesak melakukan investigasi terkait kasus tewasnya seorang bayi di depan loket Rumah Sakit Umum (RSU) Lasinrang, Pinrang, Sulawesi Selatan. Jika terbukti terjadi pelanggaran, kepala rumah sakit harus dicopot. Bahkan, harus ada pertanggungjawaban secara pidana.

"Kenapa orang yang sakit di depan mata masih diganjal administrasi? Harusnya kedepankan pertolongan. Kita seperti keledai, akibat masalah prosedural yang tak substantif akhirnya mengorbankan nyawa orang," kata anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Indra saat dihubungi, Jumat (1/11/2013).

Indra berpendapat, ketegasan pemerintah, khususnya pemerintah daerah masih lemah dalam menjamin layanan kesehatan untuk masyarakat. Akibatnya, kematian warga akibat keterlambatan penanganan oleh petugas medis terus berulang.

Indra menilai adanya pergeseran mindset profesi dokter yang kini mengkomersilkan layanan kesehatan. Ketika mindset ini bergeser, kata Indra, maka semua diukur dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan. Akhirnya, penanganan kesehatan yang sifatnya darurat dikesampingkan.

"Makanya perlu aturan yang lebih tegas. Undang-Undangnya sudah ada, buat Peraturan Menteri lagi, biar lebih tegas. Kalau masih ada kasus kematian karena alasan biaya, tutup saja rumah sakitnya," pungkas politis Partai Keadilan Sejahtera itu.

Seperti diberitakan, seorang bayi bernama Naila yang berusia dua bulan meninggal di depan loket rumah sakit. Diduga, Naila terlambat mendapat pertolongan karena proses administrasi yang berbelit-belit. Padahal, ketika itu Naila sudah membutuhkan bantuan darurat karena napasnya yang tersengal-sengal.

Pihak rumah sakit menyebut tidak dilayaninya bayi Naila lantaran surat rujukan yang diberikan pihak Puskesmas Lampa ditujukan ke Poli Anak. Semestinya dirujuk ke UGD. Pihak RS merasa bekerja sesuai prosedur.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com