Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Takkan Rekomendasi Penundaan Penetapan DPT Lagi

Kompas.com - 31/10/2013, 22:57 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengatakan, tidak berniat kembali merekomendasikan penundaan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bawaslu menilai, penundaan DPT hingga terlalu lama dikhawatirkan justru menganggu tahapan penyelenggaraan pemilu.

"Kalau kami tidak akan ada tindakan rekomendasi itu (penundaan penetapan DPT) nasional. Tetap saja pada jadwal yang sudah disepakati terakhir kali (4 November 2013)," ujar anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Dia mengatakan, pengunduran penetapan DPT akan berpengaruh pada pengadaan logistik pemilu. Hal itu, katanya, akan berefek domino pada pengunduran jadwal pemungutan suara. "Kalau di undur-undur penetapan DPT ini, ini terkait logistik. Jangan sampai mundur pemilu gara-gara ini," lanjut Nelson.

Dia mengatakan, pihaknya memaklumi ada perbedaan data antara KPU dengan Kemendagri. Permaklumannya itu karena perbedaan data tidak terlalu signifikan. Perbedaan itu, menurutnya, tidak akab berpengaruh pada kualitas pemilu.

"Susah kita mengharapkan DPT yang benar-benar (akurat), kan data penduduk kita ini berubah terus. Negara kita ini sangat luas loh, jumlah penduduknya juga banyak. Perubahan terjadi sangat cepat," kata Nelson.

Sebelumnya, di dalam rapat, anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, masih ada sedikitnya 1.205.103 data pemilih bermasalah dalam daftar pemilih yang ditetapkan KPU. Penemuan itu didapat dari hasil pengawasan Bawaslu pada data daftar pemilih berdasarkan nama dan alamat per tempat pemungutan suara (TPS).

"Rekapitulasi daftar pemilih yang bermasalah by name by address per TPS dari 20 kabupaten/kota di enam provinsi sebanyak 1.205.102 masalah," ujar Daniel.

Dikatakannya, data itu terungkap dari pengawasan yang dilakukan Bawaslu hingga Rabu (30/10/2013) pukul 24 WIB. Ia mengatakan, saat ini pengawas di daerah masih terus melakukan pengawasan. Menurutnya, Bawaslu akan menyerahkan data dalam bentuk digital kepada Komisi KPU di kabupaten/kota dan provinsi setempat.

"Data itu akan ditindaklanjuti perbaikannya sampai dua November oleh KPU," kata Daniel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com