Mendagri: Jangan Hanya Kepala Daerah, Lurah Juga Perlu "Blusukan"

"Kalau bisa jangan kepala daerah saja yang blusukan. Lurah dan aparatnya juga. Tiap hari melihat ada bangunan baru, pedagang kaki lima atau tidak," kata Gamawan, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaan Tahun 2013 di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2013).

Dia mengatakan, pembangunan lahan berdagang PKL menjamur karena pembiaran yang dilakukan oleh aparat di daerah. Penertiban PKL saat sudah menjamur menyita biaya yang lebih besar dan berpotensi menimbulkan konflik.

"Karena itu, padamkan api selagi kecil," lanjut Gamawan.

Dia menyesalkan, penanganan PKL di sebagian besar daerah belum optimal. Menurutnya, PKL memang berperan menyediakan lapangan pekerjaan. Namun, keberadaan PKL yang selalu menempati kawasan-kawasan strategis perkotaan menimbulkan permasalahan kesemrawutan, kekumuhan, gangguan ketertiban umum, dan kemacetan lalu lintas.

"Sembari pemerintah terus berupaya mengembangkan lapangan kerja formal bagi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah perlu melakukan penataan PKL agar mereka dapat berusaha dalam lokasi yang sedikit mungkin tidak mengganggu fungsi-fungsi ruang yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang," papar Gamawan.