PKS "Warning" KPU soal Tenggat Waktu Perbaiki DPT

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera mendesak Komisi Pemilihan Umum serius memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional Pemilu 2014. Jangan ada lagi penundaan penetapan hingga batas waktu yang tentukan.

"Keputusan (penundaan) kemarin sudah tepat. Tapi KPU jangan main-main dengan tenggat waktu yang diberikan," kata mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Sebelumnya, KPU memutuskan menunda penetapan DPT selambatnya hingga 4 November 2013. Penundaan itu atas rekomendasi Bawaslu dan diperkuat aspirasi pimpinan parpol setelah masih ditemukannya masalah dalam DPT.

Hidayat mengatakan, seharusnya tidak perlu ada masalah dalam DPT karena KPU sudah berpengalaman. Jika KPU kembali menunda penetapan DPT, kata dia, dampaknya bakal muncul sentimen ketidakpercayaan publik. Akhirnya, kualitas pemilu bakal dipertanyakan seperti pemilu 2009.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, tambah Hidayat, tidak bisa lepas tanggan dari masalah DPT itu. Pasalnya, kata dia, sejak awal Gamawan menyebut DPT akan lebih baik setelah adanya e-KTP. Nyatanya, e-KTP masih bermasalah.

"Segera hadirkan sikap kenegarawanan untuk menyelamatkan kepercayaan publik. Sebab, kalau sampai pemilu dan demokrasi tidak dipercayai publik, saya khawatir yang muncul nanti anarki. Bahkan, kelompok radikal akan katakan, 'Ngapain tuh orang Islam ikut demokrasi'. Mereka akan sodorkan agenda radikalisme. PKS harus menolak," kata mantan Ketua MPR itu.

Seperti diberitakan, hingga kini, total pemilih dalam DPT yang ditetapkan semua provinsi sebesar 186,8 juta orang. Adapun versi Sidalih sebanyak 186 ,35 juta. Perbedaan sekitar 400.000 pemilih akan disinkronkan dalam dua pekan ini.

KPU memastikan penundaan tersebut tidak menganggu tahapan pemilu. Angka DPT disebut hanya terkait dengan pengadaan logistik. Padahal, pengadaan logistik dalam prakualifikasi lelang sudah memakai DPS hasil perbaikan.