Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Demokrat Serang Jokowi?

Kompas.com - 22/10/2013, 18:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rivalitas jelang Pemilu 2014 diduga menjadi pemicu di balik serangan Partai Demokrat terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo. Serangan itu diharapkan mampu menggerus tingkat elektabilitas Jokowi yang terus menanjak berdasarkan hasil beberapa jajak pendapat lembaga survei.

"Tapi justru sebaliknya. Semakin diserang, popularitas Jokowi ini justru semakin naik," kata pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2013).

Secara terpisah, pengamat politik LIPI, Indria Samego, menyebut serangan itu sebagai manuver Partai Demokrat untuk menjatuhkan Jokowi. Pasalnya, kesebelas peserta Konvensi Capres Partai Demokrat dipandang belum ada yang bisa menandingi popularitas Jokowi. Kabar konvensi seolah-olah tidak terdengar akibat teredam oleh popularitas Jokowi.

"Padahal mereka itu ingin konvensinya menggelegar, begitu kan," kata Indria.

Seperti diberitakan, awalnya, Nurhayati menilai bahwa mantan Gubernur DKI, Fauzi Bowo (Foke), turut berjasa dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama.

Keesokan harinya, Nurhayati menyatakan ada 1.000 rumah yang terbakar dalam satu tahun pemerintahan Jokowi. Terakhir, Nurhayati tak lagi hanya mengkritik berkaitan satu tahun kinerja Jokowi, tetapi melebar pada kebijakan mobil murah dan Esemka.

Jokowi digadang-gadang menjadi calon presiden

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, partainya akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan Jokowi. PDI-P memikirkan masak-masak tokoh yang dianggap mampu memimpin Indonesia.

"Saya kira partai yang cerdas tidak akan meninggalkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Partai juga memiliki komitmen, jadi memimpin Indonesia loh, bukan memimpin negara yang kecil," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com