Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dino Patti Djalal Temui Petinggi NU

Kompas.com - 13/10/2013, 19:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dino Patti Djalal, salah satu peserta konvensi calon Presiden Partai Demokrat menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj di Gedung PBNU, Jakarta, Minggu (13/10/2013). Pertemuan ini merupakan awal rangkaian silaturahim politik yang akan dilakukan Dino kepada tokoh-tokoh penting negeri ini.

Dino hadir sekitar pukul 15.30 WIB bersama sang istri, Rosa Raj Djalal. Dia juga datang didampingi enam orang tim suksesnya dalam konvensi. Sekitar satu jam, Dino bersama Said melakukan pertemuan tertutup di kantor orang nomor satu di NU tersebut. Selesai bertemu, Dino mengaku datang untuk bertukar pikiran tentang banyak hal.

"Saya senang bisa bertemu dengan kyai untuk kuras otak beliau karena saya sudah kenal beliau lumayan lama. Kami saling tukar pikiran banyak hal. Beliau (Said) berharap Nahdliyin jadi benteng terakhir karakter bangsa," ujar Dino.

Sementara itu, Said mengatakan, pertemuan berlangsung cair. "Kami berbincang dan banyak kecocokan. Memiliki visi, misi, dan impian yang sama," sambung Said.

Ia berharap agar Dino diberikan jalan untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Menurut Said, banyak hal yang bisa dititipkannya kepada Dino jika kelak ia memimpin, yakni masalah nasionalisme dan membentuk bangsa yang mandiri.

Apakah suara NU mendukung pencalonan Dino menjadi Presiden? "Kami hanya berdoa kepada Tuhan, supaya berhasil dalam konvensi karena dia tokoh muda," ucap Said.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com