Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dukung Dino Patti Djalal Mundur dari Jabatan Dubes AS

Kompas.com - 12/09/2013, 16:09 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengapresiasi komitmen salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat, Dino Patti Djalal, yang menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai duta besar dan melepas statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Menurutnya, hal ini membuktikan integritas Dino.

"Kami mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Dino Patto Djalal karena bersedia untuk siap mundur baik sebagai duta besar maupun sebagai PNS," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/9/2013).

Meski aturan dalam konvensi tidak mengatur bahwa setiap peserta konvensi harus mundur dari jabatan, menurut Nurhayati, etika harus menjadi pegangan dalam berpolitik bagi siapa pun. Kepatuhan akan etika menunjukkan integritas seseorang.

"Itu artinya, kalau Pak Dino mundur sebagai duta besar maupun PNS, Beliau tidak akan menggunakan fasilitas itu (untuk mendukung kemenangannya)," kata Nurhayati.

Sebelumnya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal menyatakan akan total terjun dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Dia mengaku siap melepas statusnya sebagai PNS dan meletakkan jabatannya sebagai duta besar.

"Ya, saya sudah siap, saya sudah bulat ikut konvensi," kata Dino menjawab pertanyaan mengenai konsekuensi kehilangan status PNS dan duta besar bila mengikuti konvensi, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (11/9/2013) malam.

Dino menjelaskan, kebulatan tekadnya mengikuti konvensi dilandasi pemikiran bahwa 2014 merupakan masa penting menyongsong regenerasi politik. Secara pribadi, Dino mengaku merasa terpanggil oleh sejarah untuk mengikuti konvensi setelah meniti karier sebagai PNS selama 27 tahun.

Saat ini, dia mengaku telah mengajukan cuti pada Kementerian Luar Negeri untuk mengikuti konvensi. Dino mengaku menanti rekomendasi dari Menteri Luar Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Nasional untuk keputusan terkait pengunduran diri dari PNS dan duta besar.

"Saya sudah mengajukan izin ke Menlu dan menanyakan prosedur, itu pasalnya tidak rumit. Saya akan mengikuti aturan yang ditetapkan," kata Dino.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com