Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Tak Usah Dipedulikan, Laporan soal Jimly Cuma "Sampah"

Kompas.com - 10/10/2013, 15:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD, sempat saling melemparkan tudingan dalam dua hari terakhir. Hal ini terkait laporan dugaan korupsi ketika keduanya menjabat Ketua MK. Namun, akhirnya Jimly dan Mahfud meralat kembali apa yang dilontarkannya.

Menurut Mahfud, ia memang menerima laporan soal Jimly dari pesan singkat dan surat elektronik (e-mail).

"Cuma itu sampah, jadi sekarang tidak usah dipedulikan lagilah SMS dan e-mail seperti itu," kata Mahfud sebelum mengisi diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2013).

Namun, ia tak mau memberikan pernyataan lebih jauh soal adanya laporan dugaan korupsi terkait Jimly. Ia meminta hal itu tak perlu dibicarakan lagi karena Jimly juga sudah mengklarifikasi data-data yang diperoleh Mahfud. 

"Enggak berseteru. Kalau baca lengkap, enggak akan seperti itu," ujar bakal calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Tak hanya Mahfud, Jimly  juga mengklarifikasi tudingannya terkait Mahfud. Ia mengakui memang memiliki laporan yang disampaikan melalui e-mail terkait dugaan korupsi selama Mahfud menjabat. Tetapi, kata jimly, laporan-laporan itu sulit dipercaya.

"Jangan dipercaya itu, isi e-mail-nya ngawur semua," kata Jimly.

Jimly mengatakan, dia memang belum sempat membaca isi data-data pada e-mail tersebut secara detail. Oleh karena itu, ia menyarankan berbagai pihak untuk berhati-hati jika menerima e-mail dari pihak-pihak tertentu. Situasi yang menimpa Ketua MK nonaktif Akil Mochtar, menurutnya, rentan dimanfaatkan berbagai pihak untuk melakukan hal-hal manipulatif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com