Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Mesti Ada Presiden Perempuan Lagi

Kompas.com - 09/10/2013, 16:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berharap kaum perempuan mau terjun ke dunia politik. Bahkan, Megawati berharap kelak ada perempuan lain yang menjadi presiden setelah dirinya.

"Mesti ada presiden perempuan lagi. Tapi, enggak tahu tahun berapa," kata Megawati saat diskusi Perempuan dan Peradaban Indonesia di Kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Diskusi dihadiri Direktur Megawati Institute Musdah Mulia, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka, dan para aktivis perempuan lain.

Megawati mengatakan, perempuan bisa memperjuangkan haknya melalui parpol, apalagi dengan menjadi legislator. Ia meminta perempuan jangan hanya menggerutu, tetapi tidak bergerak.

"Urusan cabai itu urusan politik loh," katanya.

Harapan Megawati itu muncul setelah melihat pengalaman penjaringan kader PDI-P untuk masuk dalam daftar calon anggota legislatif beberapa waktu lalu. Menurut Megawati, perempuan hanya menuntut agar parpol memenuhi 30 persen kuota perempuan dalam daftar caleg. Namun, ketika diminta masuk sebagai caleg, mereka menolak dengan berbagai alasan.

Dalam diskusi itu, Megawati juga menjawab cemoohan berbagai pihak atas kritiknya selama ini terhadap berbagai hal, terutama kepada kaum perempuan. Ia mengaku mengkritik agar menjadi lebih baik.

"Apa kepentingan saya? Suami saya Ketua MPR (almarhum Taufiq Kiemas). Hidup saya sudah sangat cukup. Dipikirnya Ibu Mega mencari citra. Yah, hari gini masih cari citra," pungkas Presiden ke-5 RI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com