Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penolak Ruhut Ancam Permasalahkan Pieter sebagai Ketua Komisi III

Kompas.com - 08/10/2013, 15:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, mengatakan, bakal mempermasalahkan penetapan politisi Partai Demokrat Pieter C Zulkifli Simabuea sebagai Ketua Komisi III. Hal itu ia lontarkan karena dirinya tak diberi tahu perihal jadwal penetapan Ketua Komisi III.

Yani menjelaskan, dirinya terkejut saat mengetahui penetapan Ketua Komisi III telah dilakukan. Di saat yang bersamaan, Yani tak hadir lantaran tengah berada di rumah sakit untuk pemeriksaan rutin kesehatannya. "Saya cek dulu mana undangannya? Diberikan ke siapa? Kalau tidak ada (undangannya) kita permasalahkan," kata Yani di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (8/10/2013).

Yani menegaskan, dirinya tak mempermasalahkan siapa pun yang menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR. Akan tetapi, semua mekanismenya harus sesuai peraturan yang ada karena ketua komisi ditentukan oleh anggotanya. "Tidak ada masalah, yang saya permasalahkan mekanismenya. Ini kan tidak terjadwal, tidak ada undangan ke fraksi," ujarnya.

Di lokasi yang sama, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa juga akan memperhatikan kinerja Pieter selama memimpin Komisi III. Bila kinerjanya dianggap buruk dan tidak mampu membawa perubahan, Desmond mengancam akan membuat mosi tidak percaya atas kepemimpinan Pieter.

"Kalau dia (Pieter) agak lamban, kita akan ajukan mosi tidak percaya. Ketua tidak lebih dari kita, cuma dia pengatur lalu lintas saja," tandasnya.

Seperti diketahui, Yani, dan Desmond merupakan anggota Komisi III yang menolak Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Suardika. Derasnya penolakan akhirnya membuat Ruhut mundur dari pencalonan ketua Komisi III. Ruhut digantikan oleh Pieter C Zulkifli.

Selain Yani dan Desmond, sejumlah anggota Komisi III yang sebelumnya ikut menolak Ruhut juga tak hadir dalam rapat penetapan tersebut. Mereka adalah Bambang Soesatyo (Golkar) dan Syarifudin Sudding (Hanura). Keduanya mengaku tak hadir karena ada tugas di tempat lain saat penetapan Ketua Komisi III berlangsung.

Drama penetapan Ketua Komisi III DPR kini telah berakhir. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengetuk palu sebagai tanda resminya Pieter C Zulkifli Simabuae sebagai Ketua Komisi III DPR yang baru. Berbeda dengan rapat penetapan sebelumnya yang berlangsung alot dan dihujani interupsi, rapat kali ini hanya berlangsung tak lebih dari 10 menit. Seluruh anggota Komisi III yang hadir kompak menyatakan setuju Pieter menjadi pimpinan Komisi III.

Fraksi Partai Demokrat menunjuk Pieter C Zulkifli Simabuea sebagai Ketua Komisi III DPR. Surat penunjukan Pieter disampaikan Fraksi Demokrat kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Senin (7/10/2013) sore.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, Pieter memiliki kapasitas yang mumpuni. Pieter diyakini mampu memimpin Komisi III dan berkolaborasi dengan seluruh anggota komisi tersebut. Keputusan itu, lanjut Riefky, diambil berdasarkan hasil komunikasi intens antara Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf.

Saat ini, Nurhayati sedang berada di luar negeri. Surat penunjukan Pieter ditandatangani oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Ramadhan Pohan dan Riefky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com