Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengunggahan DPT Secara "Online" Mungkin Terlambat

Kompas.com - 08/10/2013, 15:23 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) manual oleh KPU kabupaten/kota tetap dilaksanakan pada Minggu (13/10/2013). Hanya, KPU mengakui, penetapan secara manual belum tentu langsung diikuti pengunggahan data secara online di Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Pengunggahan secara online bisa jadi terlambat.

"Penetapan DPT tetap pada 13 Oktober, dan penetapan di tingkat nasional pada 23 Oktober bisa saja data (pemilih) yang sudah ditetapkan tapi belum seluruhnya data masuk dalam Sidalih. Itu bukan berarti orangnya tidak ada atau pemilih tidak terdaftar. Hanya proses masuk ke sistemnya terlambat," ujar Komisioner KPU Arif Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (8/10/2013).

Arif menyatakan, tidak ada hal yang istimewa dalam keterlambatan tersebut. Ia menyatakan, persoalan keterlambatan itu hanya masalah teknis yang tidak mengganggu proses tahapan Pemilu 2014. "Hanya proses upload (pengunggahan) saja, soal teknis bagaimana kami memasukkan data ke Sidalih. Tidak ada hal-hal yang luar biasa sebenarnya," tutur Arif.

Dia mengatakan, data dalam Sidalih bukanlah data utama yang dijadikan dasar bagi KPU untuk melakukan penetapan. "Yang penting, secara manual sudah ditetapkan semua," kata Arif.

Ia mengutarakan, memang keterlambatan pengunggahan data pada sistem informasi mengakibatkan pengecekan pemilih yang tercatat hingga dua kali atau data ganda lebih sulit. Pasalnya, kata dia, pengecekan data ganda tidak dapat dilakukan dengan sistem informasi.

"Cuma memang kalau tidak dikerjakan oleh sistem agak sulit kami mengecek data ganda. Ini karena pengecekannya tidak dilakukan dengan sistem," terangnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan, daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dari Papua Barat belum diunggah ke Sidalih. "Papua Barat sama sekali belum. Provinsi itu memang agak sulit. Problemnya, data masih ditulis tangan dan petugas harus mengetik ulang. Yang kedua soal jaringan internet," terang Ferry, Senin (7/10/2013).

Persoalan pengunggahan data DPSHP ke Sidalih sudah diantisipasi KPU. Oleh karena itu, pihaknya mengirimkan tim supervisi yang membantu mempercepat pengunggahan data di sana. Tim inilah yang bertugas membantu kerja PPS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com