Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Klan Politik Tidak Masalah, yang Penting Tidak Korupsi

Kompas.com - 07/10/2013, 14:03 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah termasuk berkuasa dan menduduki sejumlah jabatan di Provinsi Banten. Mengenai hal itu, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, bentuk klan dalam suatu perpolitikan bukanlah suatu masalah. Yang terpenting, kata dia, bersih dari tindak korupsi.

"Saya kira klan politik enggak masalah. Yang penting enggak korupsi saja, sih," ujar Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Senin (7/10/2013).

Basuki mengatakan, inti permasalahan korupsi di Indonesia bukan bagaimana harus mengubah sistem klan, melainkan bagaimana pejabat yang menduduk jabatan publik mesti melalui proses pembuktian terbalik harta kekayaan pejabat yang bersangkutan.

"Intinya itu, kita tidak berani terapkan pembuktian terbalik harta pejabat sebetulnya," ujar Basuki.

Pembuktian terbalik itu, menurutnya, bisa dilakukan pada proses Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seorang pejabat. Dengan demikian, nantinya, lanjut Basuki, siapa pun yang menjadi pejabat mesti diperiksa mengenai harta kekayaan yang dimiliki.

"Jadi, siapa pun yang menjadi pejabat harus diperiksa hartanya dari mana, dari pajak dia bayar, biaya hidupnya, sama hartanya sesuai atau tidak," ujar Basuki.

Hanya, kata Basuki, penerapan pembuktian harta terbalik dalam LHKPN itu pemeriksaannya tidak dilakukan secara mendalam. "Kami kan kalau sudah jadi pejabat cuma ditanya benar enggak sih kamu punya rumah sekian, sertifikatnya, mobil sekian. Tapi, enggak ditanya dari mana kamu dapat. Itu masalah, jadi sumber masalah di situ," ujar Basuki.

Terkait dengan persoalan korupsi sendiri, Indonesia, menurutnya, juga telah mengambil bagian pada pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 melalui undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2006. Basuki berpendapat, dengan penerapan pembuktian harta terbalik tersebut, asal-usul kekayaan seorang pejabat negara menjadi jelas dan tidak ada unsur korupsinya.

"Persoalannya, bagaimana yang korup tidak bisa jadi pejabat. Nah yang korup supaya tidak bisa jadi pejabat cara kontrolnya pembuktian terbalik. Jadi, dijadikan syarat. Jadi, siapa mau jadi pejabat syaratnya itu," ujarnya.

Seperti diketahui, lingkaran kekuasaan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten diduduki sejumlah kerabat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Atut merupakan putri dari Chasan Sochib, penguasa dari Banten yang kini memimpin wilayah paling barat Pulau Jawa tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Toko Pakaian di Pecenongan Terbakar, Pegawai Berhamburan ke Luar Gedung

Toko Pakaian di Pecenongan Terbakar, Pegawai Berhamburan ke Luar Gedung

Megapolitan
Warga yang Buang Sampah Sembarangan di Dekat Lokbin Pasar Minggu Bakal Didenda Rp 500.000

Warga yang Buang Sampah Sembarangan di Dekat Lokbin Pasar Minggu Bakal Didenda Rp 500.000

Megapolitan
Sopir di Tangerang Curi Uang Majikan Rp 150 Juta, Ajak Istri Saat Beraksi

Sopir di Tangerang Curi Uang Majikan Rp 150 Juta, Ajak Istri Saat Beraksi

Megapolitan
Polisi: Kami Butuh Partisipasi Warga untuk Atasi Tawuran

Polisi: Kami Butuh Partisipasi Warga untuk Atasi Tawuran

Megapolitan
Toko Pakaian di Pecenongan Terbakar, Kepulan Asap Putih Bikin Pemadam Kewalahan

Toko Pakaian di Pecenongan Terbakar, Kepulan Asap Putih Bikin Pemadam Kewalahan

Megapolitan
Harapan Masyarakat untuk RTH Tubagus Angke, Nyaman Tanpa Praktik Prostitusi...

Harapan Masyarakat untuk RTH Tubagus Angke, Nyaman Tanpa Praktik Prostitusi...

Megapolitan
Jadwal LRT Jabodebek Terbaru Mei 2024

Jadwal LRT Jabodebek Terbaru Mei 2024

Megapolitan
Nahas, Balita di Matraman Tewas Terperosok ke Selokan Saat Main Hujan-hujanan

Nahas, Balita di Matraman Tewas Terperosok ke Selokan Saat Main Hujan-hujanan

Megapolitan
Proyek Pengembangan Stasiun Tanah Abang Ditargetkan Rampung Akhir 2024

Proyek Pengembangan Stasiun Tanah Abang Ditargetkan Rampung Akhir 2024

Megapolitan
Polisi Bakal Pertemukan Perwakilan Warga Klender dan Cipinang Muara demi Atasi Tawuran di Pasar Deprok

Polisi Bakal Pertemukan Perwakilan Warga Klender dan Cipinang Muara demi Atasi Tawuran di Pasar Deprok

Megapolitan
Ketika Si Kribo Apes Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg karena Bayar Makan Sesukanya...

Ketika Si Kribo Apes Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg karena Bayar Makan Sesukanya...

Megapolitan
3 Orang Tewas akibat Kebakaran Kapal di Muara Baru

3 Orang Tewas akibat Kebakaran Kapal di Muara Baru

Megapolitan
PPKUKM Akui Tumpukan Sampah 3 Ton Jadi Faktor Utama Sepinya Lokbin Pasar Minggu

PPKUKM Akui Tumpukan Sampah 3 Ton Jadi Faktor Utama Sepinya Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
3 Kapal Nelayan di Muara Baru Terbakar akibat Mesin Pendingin Ikan Meledak

3 Kapal Nelayan di Muara Baru Terbakar akibat Mesin Pendingin Ikan Meledak

Megapolitan
Jelang Pilkada 2024, Demokrat Ungkap Kriteria yang Cocok Jadi Cagub Jakarta

Jelang Pilkada 2024, Demokrat Ungkap Kriteria yang Cocok Jadi Cagub Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com