Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi Demokrat Akan Pantau Dinamika Pelantikan Ketua Komisi III

Kompas.com - 07/10/2013, 11:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsha mengatakan, fraksi masih tetap mengusulkan nama Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR. Namun, fraksi akan memantau dinamika yang terjadi sepanjang proses pelantikan ketua komisi bidang hukum tersebut.

"Sampai saat ini masih dalam posisi yang sama, kami harapkan dari fraksi-fraksi lain di Komisi III bisa memberikan kesempatan kepada Bang Ruhut. Di sisi lain, fraksi juga akan terus memantau dinamika yang ada," ujar Riefky, saat dihubungi, Senin (7/10/2013).

Riefky mengatakan, setiap kritik dan masukan yang dilontarkan Komisi III akan menjadi evaluasi bagi Ruhut dalam memimpin komisi tersebut. Namun, jika masih ada pertentangan, kata Riefky, pihaknya akan langsung melaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

"Detik per detik akan kami pantau. Kami juga akan melakukan koordinasi lintas fraksi dan DPP dan itu akan sangat menentukan bagaimana akhir dari pertemuan nanti," ujar Riefky.

Dia berharap agar proses pemilihan Ketua Komisi III bisa dilakukan dengan musyawarah mufakat. Terkait dengan indikasi keinginan Ruhut untuk mundur, Riefky mengaku belum mendengarnya. Demikian pula dengan kabar empat nama yang disiapkan Fraksi Partai Demokrat untuk menggantikan Ruhut, seperti Pieter C Zulkifli Cimabue, Daday Hudaya, Harry Wicaksono, dan Eddy Ramli Sitanggang. Riefky mengatakan, keempat nama itu belum disiapkan fraksi.

"Sampai sekarang belum ada perubahan. Tapi, kondisinya akan sangat dinamis," ujarnya.

Dalam rapat sebelum pelantikan Ruhut sebagai Ketua Komisi III pada Rabu (25/9/2013), sejumlah anggota memprotes penetapan Ruhut. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, mengatakan, Komisi III bakal menjadi komisi badut jika dipimpin Ruhut.

Ia juga mengungkit masalah rumah tangga Ruhut yang sempat diadukan Anna ke Badan Kehormatan DPR pada tahun 2011 silam. Saat itu, Ruhut diadukan Anna karena tidak mengakui sang anak dan mengatakan hubungannya dengan Ruhut sebagai teman "kumpul kebo".

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso akhirnya memutuskan pelantikan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III ditunda. Keputusan ini diambil setelah Priyo memimpin lobi fraksi di Komisi III karena rapat pleno tak dapat mencapai mufakat. Pelantikan itu akan kembali diagendakan pada Senin (7/10/2013) pukul 11.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com