Pemadaman Listrik Bergilir, PLN Nunukan Diprotes Warga

Gerakan Rakyat Marah (Geram) Nunukan melalui akun facebook salah satu inisiatornya, Edy Masran mengancam akan melakukan demo besar-besaran di kantor PLN Nunukan. Namun ancaman tersebut berubah menjadi diskusi yang dimediasi Kepolisian Resor Nunukan.

Menurut salah satu inisiator geram, Syafarudin Thalib, pemadaman yang dilakukan PLN Nunukan sangat merugikan masyarakat. “Apalagi jadwal pemadamannya tidak transparan. Yang rugi ya masyarakat. Melalui diskusi ini kami ingin mengetahui langkah PLN mengatasi permasalahan krisis listrik ini. Karena selama ini, informasi dari PLN tidak transparan," tuding Sayafarudin Thalib.

Asisten Bidang Pembangkit PLN Cabang Berau, Ambo Tuo yang datang mewakili PLN Nunukan mengatakan, pemadaman bergilir disebabkan empat mesin yang dimiliki PLN Nunukan mengalami kerusakan.

“Yang pertama rusak mesin 1 megawatt. Kemudian rusak dua mesin sekaligus yang 350 kilowatt, kemudian disusul mesin 120 kilowatt. Sehingga daya yang kita miliki tinggal 4.150 kilowatt. Kita defisit 2.200 kilowatt dari beban puncak 6.350 kilowatt," jelas Ambo.

Menurutnya, sparepart mesinrata-rata dari Eropa. Sementara proses pengadaan memerlukan waktu yang banyak. "Antisipasi kita dalam jangka panjang kan PLTMG Sebaung yang akan dioperasikan. Tapi dalam transisi terjadi kerusakan," kata Ambo Tuo.

Mengatasi kekurangan pasukan listrik, Pemerintah Kabupaten Nunukan membangun Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas yang berada di Sebaung. PLTMG Sebaung memiliki enam unit mesin. Setiap mesin memiliki beban 2 megawatt (MW).Perencanaan operasional PLTMG yang direncanakan akhir tahun 2012 ternyata molor hingga akhirnya empat mesin pembangkit PLN Nunukan rusak. Kondisi itu menyebabkan krisis listrik hampir satu bulan terakhir.

Namun Ambo Tuo memastikan tidak sampai sebulan ke depan kondisi listrik di Nunukan akan kembali normal dengan beropersinya PLTMG Sebaung.

Anggota Komisi III DPRD Nunukan Muhammad Saleh menganggap pemerintah daerah dan PLN teledor dalam kinerjanya. Menurutnya, seharusnya ada antisipasi dalam masa transisi tersebut.

“Kalau sampai empat mesin yang rusak, ini sebuah keteledoran pihak pemerintah daerah dan PLN. Seharusnya mereka antisipasi, dan seharusnya mereka memiliki perencanaan suku cadang. Sehingga tidak sampai demikian lama. Listrik itu kebutuhan dasar masyarakat," kata Muhammad Salleh saat meninjau kantor PLN.