Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutarman Ditunjuk SBY Jadi Kapolri?

Kompas.com - 27/09/2013, 13:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman dikabarkan menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian RI yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Dewan Perwakilan Rakyat. Saat ini, surat penunjukan Sutarman ada di Pimpinan DPR. Informasi ini dibenarkan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, Jumat (27/9/2013), di Gedung DPR, Jakarta.

"Ya, benar. Informasi yang saya terima begitu," ujar Bambang, melalui pesan singkat.

Bambang mengatakan, saat ini Komisi III DPR belum mendapatkan informasi resmi karena surat dari Istana masih berada di Pimpinan DPR. 

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengaku belun mendengar informasi apa pun. "Mungkin karena masih di Pimpinan DPR," ucap Pasek.

Sudah ada nama

Dari Istana, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menetapkan calon Kepala Polri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Sekretariat Negara akan menyampaikan nama calon Kapolri kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (27/9/2013).

"Nanti Pak Menteri Sekretaris Negara (Sudi Silalahi) akan menyampaikan ke DPR pengganti Timur," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Julian enggan menyebut berapa nama yang diajukan ke DPR. Julian juga tak mau menyebut identitas. Hanya, ia memastikan nama yang diajukan sudah sesuai aturan dalam Undang-Undang Kepolisian.

Julian menambahkan, penetapan calon yang diajukan sudah mempertimbangkan usulan dari Komisi Kepolisian Nasional dan Timur.

"Nanti calon Kapolri yang baru masih memiliki masa pensiun di usia 58 tahun ke depan," kata dia.

Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo akan diganti sebelum memasuki pensiun pada Januari 2014. Presiden pernah menyatakan pergantian Kapolri perlu dipercepat agar pejabat baru bisa persiapkan pengamanan Pemilu 2014. Setelah diserahkan ke DPR, nama usulan Kapolri dari Presiden akan diteruskan ke Komisi III. Nantinya, Komisi III akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com