Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepemilikan Lahan Petani Makin Sempit, Mana Janji SBY?

Kompas.com - 23/09/2013, 16:22 WIB
Ariane Meida

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mempertanyakan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Menurutnya, dalam empat kali pidatonya selama menjabat, Presiden menjanjikan PPAN dalam bentuk redistribusi tanah pada tahun 2006, 2007, 2009, dan 2010. Iwan mengatakan, program tersebut juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014. Presiden, menurut Iwan, juga berjanji akan menyelesaikan program ini di akhir masa pemerintahannya. 

"Sayangnya, hal di atas hanya janji. Yang terjadi justru konflik tanah terjadi merata di seluruh wilayah, kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan haknya meningkat, bahkan hingga menyebabkan timbulnya korban nyawa. Terakhir, konflik agraria di Indramayu mengakibatkan satu orang meninggal," ujar Iwan, dalam jumpa pers, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Senin (23/9/2013).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Mei 2013, ungkap Iwan, ada penyusutan 5,04 juta keluarga tani dari 31,17 juta keluarga per tahun 2003, menjadi 26,13 juta keluarga pada tahun 2013. Artinya, menurutdia, jumlah keluarga tani susut rata-rata 500 ribu rumah tangga per tahun. Sebaliknya, di periode yang sama, jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.475 perusahaan.

Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003, menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013. Iwan mengatakan, data di atas menunjukkan, sepanjang dua periode SBY menjabat, jumlah perusahaan pertanian berbanding lurus dengan penurunan jumlah petani yang kepemilikan lahannya juga semakin mengecil. Petani rata-rata hanya memiliki 0,3 hektar.

Hal ini, kata dia, menunjukkan adanya liberalisasi industri pertanian yang merugikan petani dan menyebabkan kemunduran pertanian Indonesia.

"Pemerintah mendukung investor yang terus masuk dan memberikan keamanan kepada mereka, tapi tidak membawa kesejahteraan rakyat," kata Iwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com