Senin, 22 Desember 2014

News / Nasional

Kepemilikan Lahan Petani Makin Sempit, Mana Janji SBY?

Senin, 23 September 2013 | 16:22 WIB
KOMPAS IMAGES / FIKRIA HIDAYAT Petani membersihkan kebun sawi dan cabai di pinggir Danau Batur dengan latar belakang Gunung Batur di Desa Abang, Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali, Jumat (7/10/2011). Keberadaan gunung menyuburkan lahan pertanian di kecamatan ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mempertanyakan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Menurutnya, dalam empat kali pidatonya selama menjabat, Presiden menjanjikan PPAN dalam bentuk redistribusi tanah pada tahun 2006, 2007, 2009, dan 2010. Iwan mengatakan, program tersebut juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014. Presiden, menurut Iwan, juga berjanji akan menyelesaikan program ini di akhir masa pemerintahannya. 

"Sayangnya, hal di atas hanya janji. Yang terjadi justru konflik tanah terjadi merata di seluruh wilayah, kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan haknya meningkat, bahkan hingga menyebabkan timbulnya korban nyawa. Terakhir, konflik agraria di Indramayu mengakibatkan satu orang meninggal," ujar Iwan, dalam jumpa pers, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Senin (23/9/2013).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Mei 2013, ungkap Iwan, ada penyusutan 5,04 juta keluarga tani dari 31,17 juta keluarga per tahun 2003, menjadi 26,13 juta keluarga pada tahun 2013. Artinya, menurutdia, jumlah keluarga tani susut rata-rata 500 ribu rumah tangga per tahun. Sebaliknya, di periode yang sama, jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.475 perusahaan.

Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003, menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013. Iwan mengatakan, data di atas menunjukkan, sepanjang dua periode SBY menjabat, jumlah perusahaan pertanian berbanding lurus dengan penurunan jumlah petani yang kepemilikan lahannya juga semakin mengecil. Petani rata-rata hanya memiliki 0,3 hektar.

Hal ini, kata dia, menunjukkan adanya liberalisasi industri pertanian yang merugikan petani dan menyebabkan kemunduran pertanian Indonesia.

"Pemerintah mendukung investor yang terus masuk dan memberikan keamanan kepada mereka, tapi tidak membawa kesejahteraan rakyat," kata Iwan.

Penulis: Ariane Meida
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary