Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditolak Jadi Ketua Komisi, Ruhut Sitompul Pun Tertawa...

Kompas.com - 19/09/2013, 20:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul tertawa saat dimintai tanggapannya tentang penolakan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas penetapan dirinya sebagai ketua di komisi hukum tersebut. Ruhut menilai penolakan tersebut lantaran mereka takut tak leluasa bergerak melakukan tindak korupsi.

“Kami tertawa saja termehek-mehek, ini kan lucu. Orang ini hak Partai Demokrat. Ini kan orang-orang yang kepengin maunya ditugaskan orang yang lemas. Biar saja mereka suka-suka kan DPR lembaga terkorup kedua setelah polisi,” ujar Ruhut saat dihubungi, Kamis (19/9/2013).

Ruhut mengatakan, setelah dilantik menjadi Ketua Komisi III, dia tidak akan membiarkan praktik korupsi terjadi. “Kalau Ruhut yang pimpin, gawat. Aku sikat semua,” ucapnya.

Saat ditanyakan soal adanya permintaan voting atau pemungutan suara dilakukan dalam penetapan Ketua Komisi III DPR, Ruhut yakin hal itu tidak akan dilakukan meski memang diperbolehkan menurut Tatat Tertib DPR. Namun, ia kembali menegaskan bahwa penetapan Ketua Komisi III adalah hak dari Partai Demokrat. Ia meminta partai lain sebaiknya tidak ikut campur.

“Ini semua ada udang di balik batu. Saat pimpin rapat pertama kali, aku akan bilang ternyata yang dikatakan KPK itu tidak salah bahwa DPR itu korup. Buktinya mereka ketakutan,” tukas Ruhut.

Penunjukan Ruhut tuai penolakan

Keputusan Fraksi Partai Demokrat memilih Ruhut sebagai Ketua Komisi III berbuah respons negatif dari sejumlah anggota komisi. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, mengatakan, banyak anggota komisi yang menolak Ruhut Sitompul menjadi ketua. Ia menilai, kapasitas Ruhut belum teruji dan minim pengalaman memimpin rapat resmi di DPR.

"Banyak daya tolak dari kawan-kawan," kata Yani, Kamis (19/9/2013).

Senada dengan Yani, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding menilai, Ruhut tak layak memimpin Komisi III karena dianggapnya tak memiliki kompetensi memadai. Selain itu, menurut Sudding, penunjukan Ruhut tak didasari dengan kriteria yang jelas.

"Dari awal saya katakan, perlu banyak pertimbangan. Kalau bagi saya pribadi tidak layak, saya tidak layak dipimpin Saudara Ruhut Sitompul," kata Sudding.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, mengungkapkan keraguannya dengan kepemimpinan Ruhut. Nasir mengaku belum pernah menyaksikan Ruhut memimpin rapat, apalagi menjadi pimpinan dalam panitia khusus di DPR.

"Makanya, saya meragukan kepemimpinan Ruhut," kata Nasir.

Meski demikian, Nasir mengaku akan menghormati keputusan Fraksi Demokrat yang menunjuk Ruhut menggantikan Pasek. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan penuh Fraksi Demokrat untuk menunjuk siapa pun menjadi Ketua Komisi III saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com