Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dinilai Paranoid dengan Kehadiran Ormas Bentukan Anas

Kompas.com - 18/09/2013, 11:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Larangan Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk ikut ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) langsung mendapat kecaman. Juru Bicara PPI M Rahmad menilai larangan itu adalah bentuk ketakutan atas keberadaan ormas bentukan Anas Urbaningrum.

"Larangan itu tidak saja bertentangan dengan UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, tapi juga paranoid," ujar Rahmad dalam pesan singkat yang diterima, Rabu (18/9/2013).

Rahmad yang merupakan mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat itu berpandangan jika Syarief tidak meralat larangan itu maka akan membuat Partai Demokrat dianggap tak lagi demokratis.

"Jika kadernya dilarang ikut ormas, semestinya Edhie Baskoro Yudhoyono yang juga aktif di berbagai ormas ikut dilarang," ucapnya.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan

Rahmad mengaku bingung dengan sikap Syarief itu. Pasalnya, dia melihat Ketua Umum Partai Demokrat saja menanggapi tenang berdirinya organisasi massa yang dipelopori Anas Urbaningrum itu.

"Kenapa pak Syarief mau kasih sanksi segala. Kayak orang nggak paham spirit demokrasinya Demokrat saja," tuturnya. Ia bahkan melihat sikap Syarief yang antidemokrasi itulah yang seharusnya diberikan sanksi.

Ancaman sanksi

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan, kader Demokrat dilarang masuk organisasi kemasyarakatan bentukan Anas Urbaningrum, yakni Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Bagi kader yang bergabung, kata Syarif, bakal dikenai sanksi.

"Saya tegaskan itu enggak boleh. Alasannya kita harus fokus (persiapan pemilu) 2014. Akan ada tindakan tentunya. Ada suatu justifikasi kebijakan yang akan kita lakukan," kata Syarief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Sanksi tak hanya bagi mereka yang bergabung dengan PPI. Bahkan, menurut Syarief, kader Demokrat yang ikut hadir dalam deklarasi PPI di rumah Anas di kawasan Duren Sawit, Jakarta, juga bakal dikenai sanksi dari DPP Demokrat. Ketika ditanya apa pelanggaran yang mereka lakukan, Syarief menjawab singkat, "Disloyal."

Ormas PPI dideklarasikan pada Minggu (15/9/2013). Mantan pengurus Demokrat ataupun yang masih menjabat hadir dalam deklarasi itu. Mereka selama ini dikenal berada di gerbong Anas sejak munculnya desakan agar Anas mundur sebagai Ketua Umum DPP Demokrat. Mereka di antaranya mantan Sekretaris Departemen Agama DPP Demokrat Ma'mun Murod, mantan Ketua DPC Cilacap Tri Dianto, dan mantan Ketua DPP Demokrat Gede Pasek Suardika. Anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarok juga hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com