Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPI Jerman: Foke Tak Memenuhi Kriteria Jadi Duta Besar

Kompas.com - 17/09/2013, 13:20 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman meminta pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke sebagai duta besar RI untuk Jerman dipertimbangkan. Foke dinilai tidak memenuhi kriteria yang layak untuk mengemban tugas sebagai dubes RI.

Pandangan itu disampaikan melalui surat elektronik yang diterima, Selasa (17/9/2013). Surat tersebut ditandatangani Ketua PPI Jerman Hartono Sugih dan Sekretaris Jenderal Wonny N R Utami tertanggal 16 September 2013.

Dalam pandangannya, PPI Jerman menyinggung kampanye hitam berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ketika Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012. PPI Jerman menganggap Foke terlibat dalam kampanye berbau SARA yang menyerang Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

"Apa yang dilakukan Fauzi Bowo jelas bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana mungkin seorang yang pernah tidak menjunjung tinggi nilai keragaman dipilih dan dicalonkan sebagai dubes RI dan menjadi representasi NKRI di kancah internasional?" tulis PPI Jerman.

PPI Jerman Surat PPI Jerman yang menanggapi pencalonan Fauzi Bowo sebagai Duta Besar RI untuk Jerman.


Selain itu, PPI Jerman juga menyinggung program Jakarta-Berlin Sister City. Sebagai Gubernur periode 2007-2012, PPI Jerman menilai, Foke memiliki kesempatan besar untuk menggunakan pengetahuannya mengenai Jerman untuk meningkatkan pembangunan di Jakarta.

"Namun, selama program ini berlangsung, kami tidak melihat hasil signifikan yang dapat dimanfaatkan dari hubungan tersebut untuk kemajuan pembangunan di Jakarta," tulis PPI.

PPI juga mengingatkan, sebagai perwakilan resmi Indonesia, dubes memiliki peranan penting dan strategis untuk meningkatkan kerja sama dengan negara sahabat. Jadi, tugas dubes seharusnya diberikan kepada orang yang berkompeten dalam bidang diplomasi dan memiliki dedikasi tinggi dalam melayani dan melindungi WNI.

"Kami melihat posisi penting ini sering kali menjadi komoditas politik dari para pemangku kebijakan. Kami berpendapat bukan tugas Presiden untuk mencarikan pekerjaan bagi seseorang yang telah kehilangan kepercayaan di kota yang pernah dipimpinnya," tambah PPI Jerman.

Surat tersebut ditujukan kepada Presiden, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Ketua DPR Marzuki Alie, dan Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com