DPR: Program Pembangunan Jalan di Papua Harus Diawasi

"Yang paling penting adalah jangan kemudian karena ini bersifat khusus sehingga tidak ada pengawasan. Jadi, perlu ada kontrol tetap dilakukan DPR karena dananya APBN sehingga harus dilakukan apa adanya," ujar Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2013).

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, kontrol perlu dilakukan bersama antara Komisi I yang merupakan mitra kerja TNI dengan Komisi V yang bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Tapi, kalau ini emergency, maka kita tidak perlu terlalu terpaku menyangkut persoalan birokrasi,” katanya.

Pramono mengatakan, pembangunan jalan ini program yang baik karena selama ini pembangunan di Tanah Papua terkendala persoalan keamanan. Namun, ia mengingatkan, pelaksanaan pembangunan yang memakan anggaran Rp 425 miliar dari pos BA99 (anggaran bencana) ini tidak terjadi penyimpangan.

Seperti diberitakan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mendapat tugas untuk membangun 14 ruas jalan di Papua dan Papua Barat. Total panjang jalan yang harus diselesaikan mencapai 120 kilometer.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letjen Budiman menjelaskan, pihaknya telah meminta perpanjangan waktu yang semula empat bulan menjadi jamak pada 2013-2014. Saat ini, TNI telah menyiapkan sejumlah alat di lokasi untuk pembangunan jalan tersebut. Lebih dari 2.000 personel disiapkan dari tiga detasemen dan marinir.

"Ini bagian dari upaya memberikan akses jalan. Kami harap gangguan keamanan akan bisa diperkecil," ujar Budiman.