"Kita minta perpanjangan waktu karena kalau empat bulan tidak cukup," kata Budiman seusai menggelar rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2013).
Lebih jauh, ia menuturkan, pembangunan jalan itu diserahkan kepada TNI AD dengan alasan sulitnya medan di lokasi yang akan dibangun. Karena itu, TNI AD dianggap memiliki pengalaman dan kemampuan, termasuk fasilitas transportasi udara yang cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut.
"Lebih dari 2.000 personel disiapkan dari tiga detasemen dan marinir. Ini bagian dari upaya memberikan akses jalan. Kita harap gangguan keamanan akan bisa diperkecil," ujarnya.
Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang menyampaikan, alokasi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan untuk pembangunan 14 ruas jalan ini adalah sebesar Rp 425 miliar. Untuk realisasinya, anggaran akan diambil dari rekening BA 99, sebuah dana pemerintah yang penggunaannya diputuskan oleh presiden untuk membiayai kebutuhan yang mendesak.
Agus menegaskan, semua fraksi mendukung rencana ini. Hanya, masih ada perbedaan mengenai waktu pengerjaannya. Jika TNI meminta waktu 16 bulan, Komisi I DPR memberi waktu hanya enam bulan untuk menyelesaikan 14 ruas jalan itu.
"Pembangunan jalan di Papua bisa dilakukan TNI, tidak mungkin oleh pihak lain. Teorinya untuk mempersempit kegiatan separatis di Papua," tandasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.