Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/09/2013, 11:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia pengarah rapat kerja nasional (rakernas) PDI Perjuangan telah merumuskan sejumlah kriteria calon presiden yang akan digodok dalam forum rakernas pada 6-8 September 2013. Dari sejumlah kriteria yang ditetapkan, peluang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju sebagai capres pun terbuka lebar.

"Salah satu kriterianya juga dia harus dia punya pengalaman bagaimana mengelola masyarakat, bagaimana mengelola negara. Pernah jadi kepala daerah ataupun legislator," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidajat saat dihubungi, Kamis (5/9/2013).

Selain itu, lanjutnya, sosok pemimpin nasional yang dicari PDI Perjuangan nantinya juga merupakan representasi dari suara dan harapan masyarakat.

"Pada prinsipnya, kami punya stok kader yang cukup. Maka untuk capres, kami godok dari kader internal," ujarnya.

Hal lain yang menjadi kriteria capres PDI Perjuangan adalah figur tersebut harus paham betul tentang ideologi dan Pancasila sehingga kebijakannya berpihak pada rakyat.

"Pemimpin itu harus bisa menjaga multikulturalisme, keutuhan NKRI, dan bagaimana membuat Indonesia lebih berdaulat di bidang pangan dan ekonomi. Dibutuhkan pemimpin yang bisa pecahkan masalah ini dan memosisikan Indonesia di percaturan dunia," tutur Djarot.

PDI Perjuangan, lanjutnya, sudah menyiapkan sebuah buku Garis-garis Besar Haluan Partai yang berisi sejumlah program pemerintahan jangka pendek 5 tahun dan jangka panjang 30 tahun mendatang. PDI Perjuangan menargetkan menjadi partai penguasa baik di eksekutif maupun legislatif dalam Pemilu 2014 mendatang.

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo

"Kami perlu pemimpin yang tepat untuk menjalankan ini semua. Karena pemimpin mendatang diwariskan hal yang tak menggembirakan," ungkap Djarot.

Lebih lanjut, Djarot tak menampik adanya pertimbangan latar belakang suku dan agama dalam menentukan kriteria capres PDI Perjuangan.

"Kalau untuk kepemimpinan nasional tidak bisa dibantah kan mesti Jawa dan Islam. Bukan diskriminatif, tapi yang berkembang di masyarakat kan begitu," imbuhnya.

Peluang Jokowi

Menjelang perhelatan rakernas, nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo paling santer dikabarkan sebagai calon kuat capres dari PDI Perjuangan. Jokowi selama ini telah merajai sejumlah hasil survei mengalahkan kandidat capres lainnya, seperti Prabowo Subianto, Aburizal "Ical" Bakrie, Wiranto, dan bahkan Megawati Soekarnoputri.

Kriteria yang ditetapkan PDI Perjuangan pun bisa memuluskan langkah Jokowi.

"Semuanya terbuka, lagi pula Pak Jokowi adalah salah satu kader kami. Kami akan mencari sosok terbaik," imbuhnya.

Djarot mengakui partainya hingga kini terus mengamat elektabilitas Jokowi dalam sejumlah survei. Namun, hal tersebut bukan satu-satunya tolok ukur PDI Perjuangan untuk menetapkan capres.

"Akhirnya tetap Ketum yang menentukan dengan mendengar aspirasi dari pengurus-pengurus daerah," katanya.

Terkait momentum penetapan capres, Djarot mengakui hal ini juga akan dibahas dalam forum rakernas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com