Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Investasi Terancam, TNI Turun Tangan

Kompas.com - 04/09/2013, 21:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Panglima TNI Jenderal (TNI) Moeldoko berharap agar para investor tidak perlu ragu menanamkan modalnya di Indonesia. Moeldoko memastikan bahwa pihaknya akan mengambil langkah jika ada gangguan yang mengancam stabilitas sehingga berdampak kepada investasi.

Moeldoko mengatakan, saat ini perekonomian dunia, termasuk Indonesia tengah menghadapi situasi yang kurang baik. Untuk itu, perlu ada penanganan yang cepat dan tepat.

"Saya tidak ingin TNI berdiam diri. TNI harus berani mengambil sikap untuk tampil meyakinkan masyarakat internasional TNI akan turun tangan menghadapi situasi untuk menjaga stabilitas. Untuk itu, saya katakan jangan ragu-ragu datang ke Indonesia karena TNI akan turun tangan menghadapi berbagai kondisi yang kira-kira akan mengancam stabilitas, kata Moeldoko dalam wawancara dengan Kompas TV, Harian Kompas, dan Kompas.com di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Moeldoko juga meyakinkan bahwa nantinya peran TNI tidak akan tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi Kepolisian. Ia juga memastikan TNI tidak akan berperan seperti zaman dwi fungsi ABRI yang ikut menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Menurut Moeldoko, untuk menjaga stabilitas, pihaknya tetap bergerak atas dasar peraturan perundang-undnagan seperti UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

"TNI tidak akan kembali kepada dwi fungsi. Tetapi TNI tidak mau berdiam diri menghadapi situasi menuju kondisi tidak baik. Investasi berkaitan dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional berkaitan dengan hidup matinya bangsa. Jadi TNI harus ikut bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keamanan sehingga semua orang harus nyaman datang ke Indonesia. Untuk itu saya nyatakan dengan tegas, TNI akan ambil bagian dengan segala kemampuan dan kekuatannya," pungkas Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com