Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Jangan Tergesa-gesa Ganti Nama Jalan Medan Merdeka

Kompas.com - 04/09/2013, 13:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani meminta rencana perubahan nama sejumlah jalan protokol di DKI Jakarta tak dilakukan dengan tergesa-gesa. Puan meminta pencetus ide perubahan nama jalan itu dapat meredam pro dan kontra yang muncul sebelum akhirnya perubahan nama jalan tersebut disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Puan menyampaikan, saat ini pro dan kontra terkait rencana mengganti nama Jalan Medan Merdeka dengan nama sejumlah tokoh telah mengemuka. Pemilik gagasan ia tuntut memberi penjelasan yang rasional dan jelas mengapa nama jalan itu harus diganti.

"Masih ada pro dan kontra. Masalahnya adalah kenapa harus diganti? Implikasinya bagaimana, harus jelas," kata Puan di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Puan menegaskan, perubahan nama jalan protokol itu jangan dilakukan tergesa-gesa. Pasalnya, akan timbul kesan negatif, terlebih mempertaruhkan nama baik tokoh bangsa yang namanya dipilih menjadi pengganti nama jalan sebelumnya.

"Jika kemudian diganti harus clear dulu, dipertimbangkan bagaimana baiknya dan jangan terburu-buru. Kalau masih pro dan kontra, saya kira kurang baik karena yang digunakan bukan sekadar nama, melainkan nama tokoh bangsa," ujarnya.

Alsadad Rudi Ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2013). Jalan yang terletak di sisi barat Tugu Monas ini diusulkan diubah namanya menjadi nama presiden kedua Indonesia, Soeharto

Untuk diketahui, nama mantan Presiden Pertama Republik Indonesia Ir Soekarno akan dijadikan nama jalan protokol. Hal itu diusulkan oleh sejumlah tokoh nasional yang menamakan dirinya Panitia 17.

Ketua Delegasi Panitia 17 Jimly Asshiddiqie menjelaskan, usulan tersebut muncul dari inisiatif sejumlah tokoh dalam Panitia 17. Landasannya adalah untuk meningkatkan rasa kepedulian dan rasa menghormati jasa pahlawan yang dianggap mulai berkurang.

Jimly menegaskan, selain nama Soekarno, muncul juga ide nama Hatta yang akan dibuat terpisah menjadi nama jalan di setiap ibu kota provinsi. Untuk tahap awal, nama dua proklamator itu akan diusulkan mengganti nama jalan di DKI Jakarta, yakni Jalan Medan Merdeka Selatan (Soekarno) serta Medan Merdeka Utara (Hatta) dan diharapkan terealisasi paling lambat 10 November 2013. Perubahan nama itu harus mendapat izin dari Presiden SBY.

Ke depan, kata Jimly, selain Soekarno dan Hatta, nama tokoh lain juga akan diusulkan menjadi nama jalan yang mengelilingi kawasan Monumen Nasional (Monas) di DKI Jakarta. Selain Soekarno dan Hatta, nama mantan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto untuk mengganti nama Jalan Medan Merdeka Barat, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin untuk mengganti nama Jalan Medan Merdeka Timur.

Saat menggelar pertemuan, sejumlah anggota Panitia 17 turut hadir, antara lain Muhamad Yamin, Eddy Kusnadi Sariatmada, Permadi Satrio Wiwoho, Andi Mapetahang Fatwa, Mooryati Sudibyo, Yazirwan Uyun, dan Aisya Prawiranegara. Panitia 17 menggelar rapat di ruang rapat Ketua MPR karena sekaligus ingin menyampaikan idenya kepada Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto. Ikut hadir pula dalam pertemuan itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com