Koster: Kasus PON Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Menurut Koster, pemerintah pusat mempunyai kewenangan penuh dalam peningkatan anggaran PON Riau.

"Itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," katanya.

Ia mengatakan, tidak ada upaya lobi yang dilakukan karena pemerintah pusat memang harus membiayai penyelenggaraan PON. "Enggak ada yang perlu dilobi karena itu memang tugas pemerintah pusat yang harus membiayai untuk penyelenggaraan," jelas Koster.

Koster diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Rusli Zainal selama sekitar 4 jam. Selama pemeriksaan, ia mengaku banyak dimintai keterangan mengenai pembahasan anggaran PON Riau di Komisi X DPR. 

"Pada saat pembahasan anggaran PON 2011, saya tidak begitu aktif dalam rapat sehingga tidak begitu banyak informasi yang bisa saya sampaikan. Saya hanya memberi informasi sesuai dengan apa yang saya ketahui," kata Koster.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya tengah menelisik soal penambahan anggaran PON Riau. Oleh karena itu, KPK memeriksa sejumlah anggota DPR.