Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

105 Instansi di Daerah Tak Diizinkan Tambah PNS karena Boros

Kompas.com - 31/08/2013, 17:37 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tak mengizinkan 105 instansi pemerintah daerah (Pemda) untuk menambah pegawainya. Asisten Deputi Perencanaan Bidang SDM Kemenpan-RB A Rizal mengatakan, izin tak diberikan karena biaya belanja pegawai melebihi 50 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Ada formula kami (Kemenpan-RB) kalau belanja pegawai lewat 50 persen enggak dikasih sama Pak Menteri. Ada yang belanja lebih dari 67 persen. Artinya apa? APBD mereka sudah terlalu banyak untuk birokrasi. Mana yang untuk publik, mana yang untuk pembangunan?" kata Rizal, saat ditemui di Kompas Karier Fair (KKF) 2013, di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (31/8/2013).

Rizal mengatakan, izin penambahan pegawai tidak akan diberikan sebelum instansi Pemda tersebut mampu menata birokrasi di daerah, salah satunya dengan jalan redistribusi. Redistribusi pegawai instansi di tingkat Pemda perlu dilakukan agar pada instansi yang kelebihan pegawai tidak ada pegawai yang 'nganggur', dan hanya menyedot APBD.

Sementara itu, terkait dengan sebaran PNS di daerah, Rizal tak menyangkal jumlahnya belum memenuhi kebutuhan. Namun, Kemenpan-RB meminta daerah untuk melakukan analisis kebutuhan pegawai dengan baik,

Dalam penerimaan PNS tahun ini, dibuka 40 ribu formasi untuk 260 instansi Pemda. Padahal, berdasarkan laporan daerah, lanjut Rizal, kebutuhan PNS di daerah mencapai 800 ribu orang.

"Mestinya kalau masing-masing menganalisis betul, saya yakin tidak sebanyak itu. Degitu pula di daerah. Kalau Anda kontrol (daerah), banyak yang nganggur," ujar Rizal.

"Kami juga punya masalah, karena di masyarakat kita Bupati, Walikota, Gubernur itu dibilang sukses kalau berhasil menyerap PNS banyak. Itu sangat politis," tambah Rizal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com