Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Setuju Radjiman Wedyodiningrat Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Kompas.com - 30/08/2013, 21:49 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendukung agar dr Radjiman Wedyodiningrat diberi gelar Pahlawan Nasional. Presiden meminta kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk memprosesnya.

Hal itu dikatakan Presiden ketika Halalbihalal Keluarga Besar Paguyuban Pawitandigoro di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Jumat (30/8/2013) malam. Pawitandirogo adalah paguyuban warga asal Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo.

"Saya sendiri rasanya cocok kalau beliau mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Nanti akan diproses. Mudah-mudahan pada saatnya bisa mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada beliau dengan wujud pemberian gelar pahlawan nasional," kata Presiden.

Ucapan Presiden itu untuk menjawab pernyataan ketua panitia Luluk S. Dalam sambutannya, Luluk mengatakan, pihaknya berharap Radjiman diberi gelar Pahlawan Nasional. Usulan itu sudah disepakati oleh Paguyuban Pawitandirogo sejak tahun 2012.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Radjiman juga pernah diusulkan Pemerintah Kabupaten Ngawi berdasarkan hasil kerja Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Ngawi. Radjiman dinilai memiliki banyak jasa dalam pembentukan dasar negara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam perjalanan sejarah menuju kemerdekaan Indonesia, Radjiman terlibat secara aktif dalam perjuangan bangsa yang dimulai dari munculnya Budi Utomo sampai pembentukan BPUPKI. Setelah kemerdekaan, Radjiman banyak mengabdikan hidupnya untuk memberi pelayanan kesehatan bagi warga di wilayah Dirgo, Wododaren, Ngawi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com