Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Disebut di Sidang Fathanah, Istana: Apa Itu Sengman?

Kompas.com - 30/08/2013, 13:18 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono muncul dalam persidangan terdakwa Ahmad Fathanah terkait dugaan suap impor daging sapi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Nama Presiden SBY disebut oleh salah satu saksi yang dihadirkan, yakni Ridwan Hakim.

Awalnya, pengadilan memutar rekaman sadapan antara Fathanah dan Ridwan. Dalam rekaman, Fathanah menyampaikan kepada Ridwan bahwa uang Rp 40 miliar sudah beres dan dikirim melalui Sengman dan Hendra. Ketika ditanya oleh hakim siapa Sengman, Ridwan menjawab, "Presiden kita, Pak SBY".

Bagaimana tanggapan pihak Istana atas kesaksian tersebut? Berikut transkip wawancara para wartawan dengan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Dian Maharani Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap impor daging sapi, dengan terdakwa Ahmad Fathanah, Kamis (19/8/2013), di Pengadilan Tipikor, Jakarta.


Julian (J)
: Apa itu Sengman?

Wartawan (W): Nama orang.

J: Terus saya disuruh komentar apa?

W: Tanggapannya gimana?

J: Saya enggak bisa menanggapi. Saya enggak mengerti itu apa, konteksnya apa. Sengman itu siapa?

W: Disebut utusan Presiden.

J: Saya enggak pernah dengar nama itu.

W: Presiden sudah tahu soal kesaksian itu?

J: Belum ada dari kami yang melaporkan kepada beliau (SBY).

Wartawan pun kembali menjelaskan kesaksian Ridwan.

J: Presiden banyak, Presiden Taksi, presiden perusahaan.

W: Kan jelas disebut Presiden kita, Pak SBY.

J: Presiden kita siapa? Presiden kita namanya? Enggaklah. Utusan Presiden kan jelas. Ini kan lembaga Kepresidenan. Kalau disebutkan dia utusan Presiden kan jelas, dasarnya apa. Kami kan semua ada dasarnya, bukan personal. Apakah itu berupa Keppres atau surat yang dikeluarkan melalui Setneg.

Kalau ngomong utusan Presiden, enggak jelas. Mungkin bukan Presiden Pak SBY saya kira. Kami tidak pernah mendengar nama itu sebagai utusan Presiden. Itu saya pastikan. Kalau di dalam itu ada pernyataan-pernyataan, itu silakan proses pengadilan.

W: Akan ada tindak lanjut dari Presiden?

J: Saya tidak berkomentar lebih jauh. Kalau ditanyakan apakah itu utusan Presiden, saya katakan bukan, tidak ada nama tersebut dalam utusan Presiden SBY, kecuali kalau presiden yang lain. Kan presiden banyak sekarang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com