Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil KSAD Letjen Budiman

Kompas.com - 30/08/2013, 12:02 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Letnan Jenderal (TNI) Budiman resmi menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat setelah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/8/2013). Budiman menggantikan Jenderal (TNI) Moeldoko yang diangkat menjadi Panglima TNI.

Budiman merupakan perwira penerima Bintang Adimakayasa sebagai lulusan terbaik Akabri tahun 1978. Pria kelahiran Jakarta, 25 September 1956, itu menikah dengan Wanti Mirzanti. Ia memiliki tiga anak, yakni Budi Diwyacitta, Budi Wiratama, dan Anindyanari.

Budiman mengawali kariernya sebagai Danton Yonzipur-3 di Kodam III/Siliwangi. Setelah itu, ia menjabat Danki-A Yonzipur-3 Kodam III/Siliwangi, Dankitar Akabri Darat, Pasiops Yon Dewasa Tarsis Akmil, Dan Kotakta Yontar Remaja, Kasi Siapsat Bagbinsat Ditziad, dan Danden Zipur-6/Kodam VI Tanjung Pura.

Setelah itu, Budiman masuk ke Kopassus sebagai Kazi Kopassus, Danyon Zipur-10 Kostrad, dan Pabadya-3/Latgab Panan-II/Sopsad. Ia diangkat menjadi Sespri Wakil KSAD tahun 1997, kemudian Sespri KSAD tahun 1998 dan Koorspri KSAD pada tahun yang sama.

Tahun 1999 Budiman menjabat Komandan Pusdikzi di Bogor, lalu Paban II/Bindik Spersad tahun 2002. Pada 2002 ia diberi kepercayaan menjabat Danrem 061/Surya Kencana Dam III/Siliwangi. Setelah itu, ia menjabat Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Polkamnas dan Sesmil Setneg tahun 2008.

Jabatan penting dan strategis lain yang pernah dijabat, yakni Pangdam IV/Diponegoro tahun 2009, Dankodiklat TNI AD tahun 2010, dan Wakil KSAD tahun 2011. Sebelum menjabat KSAD, Budiman menduduki posisi Sekjen Kementerian Pertahanan.

Budiman pernah menjalani tugas di beberapa negara, di antaranya Amerika Serikat, Australia, Somalia, Papua Niugini, Denmark, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Lulusan Lemhannas tahun 2005 itu juga pernah mengikuti berbagai operasi militer, seperti Operasi Seroja di Timor-Timur, Operasi Bhakti Trans Kalimantan, dan Unoson II di Somalia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com