Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Masih Pertimbangkan Ikut Konvensi Demokrat

Kompas.com - 27/08/2013, 23:01 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla masih belum memutuskan apakah akan mengikuti Konvensi calon presiden Partai Demokrat atau tidak. Menurutnya, banyak pertimbangan yang masih harus dipikirkannya sebelum memutuskan untuk mengikuti jalannya konvensi tersebut.

"Lagi kita pertimbangkan, banyak aspek. Yang jelas belum keputusan, kan deadline-nya belum," kata Jusuf Kalla di kediamannya di Jalan Darmawangsa Raya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2013).

Seperti diberitakan, Ketua Komite Konvensi Demokrat Maftuh Basyuni dan Wakil Ketua Taufiqurrahman Ruki mendatangi rumah Jusuf Kalla, Selasa. Kedatangan kedua orang tersebut untuk memastikan kesediaan Jusuf Kalla mengikuti jalannya konvensi. Kedatangan tersebut merupakan yang ketiga kali.

Sebelumnya, pada tanggal 16 dan 22 Agustus lalu, komite sudah pernah mendatangi kediaman Jusuf Kalla untuk menanyakan hal yang sama. Sementara itu, ketika ditanya apa saja yang dibahas pada pertemuan malam ini, Jusuf Kalla masih enggan membeberkannya. "Kita berbincang kedepannya apa, kemungkinannya apa," kata Jusuf Kalla singkat sembari masuk ke dalam rumah.

Seperti diberitakan, JK tidak memiliki kendaraan parpol jika memang ingin maju dalam pilpres. Pasalnya, Golkar sudah menetapkan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai capres dalam Rapimnas III tahun 2012. Adapun cawapres akan ditetapkan Ical.

Dalam beberapa kesempatan, JK sudah menyampaikan penolakan ikut Konvensi. Ia menganalogikan Konvensi seperti babak penyisihan di Indonesian Idol. Padahal, JK sudah pernah menduduki posisi wapres. "Biarlah teman-teman lain yang maju untuk mengikuti Konvensi calon presiden," kata JK.

Di kesempatan lain, JK mengatakan bahwa ia siap menjadi pendamping Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada Pemilu 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com