Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Demokrat untuk Pecah Belah PDI-P

Kompas.com - 22/08/2013, 17:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Komite Konvensi calon presiden Partai Demokrat yang merekrut kader-kader dari partai lain menimbulkan kecaman. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai, konvensi itu hanyalah alat untuk memecah belah partai.

Hasto menilai, konvensi pada umumnya dilakukan untuk menjaring tokoh-tokoh independen ataupun kader internal suatu partai dalam pencarian pemimpin bangsa ke depan. Namun, Hasto mempertanyakan cara Demokrat yang justru merekrut kader dari partai lain.

"Ada batas etika partai politik di dalam melakukan konvensi untuk menjaring capres. Konvensi harusnya bukan hanya menjadi ajang memecah belah partai lain seperti kejadian di Nasdem dengan Endriartono Sutarto (peserta konvensi dari Partai Nasdem)," ujar Hasto saat dihubungi, Kamis (22/8/2013).

Menurut Hasto, hal ini bukan saja telah mencederai etika kerukunan antar-insan politik. Lebih lanjut, ia menilai hal ini semakin menunjukkan kegagalan demokratisasi dan proses rekrutmen politik di dalam tubuh Demokrat.

"Demokrat jadi partai elektoral yang penting menang pemilu sehingga landasan etis dalam kehidupan bersama dengan parpol dilanggar. Hal ini pula yang memunculkan jalan pintas, merekrut kader partai lain," tuturnya.

Meski demikian, Hasto menyadari PDI Perjuangan tidak bisa melarang kadernya untuk tidak ikut konvensi capres Partai Demokrat. Sesuai undang-undang, lanjutnya, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan dan mencalonkan.

Sebelumnya, Komite Konvensi menetapkan 18 nama untuk diundang mengikuti tahapan prakonvensi pekan depan. Sumber Kompas.com di internal Komite Konvensi menuturkan, nama-nama yang sudah hampir pasti masuk sebagai peserta konvensi adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua DPR Marzuki Alie, dan CEO Lion Air Rusdi Kirana.

Di antara nama-nama itu terdapat salah satu kader PDI Perjuangan, yakni Rustriningsih. Rustri sempat akan diajukan sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Namun, impian Rustri gagal. PDI Perjuangan akhirnya memilih Ganjar Pranowo.

Anggota Komite Konvensi Partai Demokrat, Vera Febyanthy, mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan Rustriningsih diundang sebagai peserta konvensi. Ia melihat Rustri sebagai mutiara terpendam. "Apalagi dia juga sudah jauh dengan partainya (PDI Perjuangan)," ungkap politisi anggota DPR ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com